Rotasi.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan aset negara.
Hal ini ditandai dengan audiensi Wakil Menteri BUMN, Aminuddin Ma’ruf, bersama sejumlah pejabat tinggi BUMN kepada Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, di Jakarta.
Pertemuan ini merupakan yang ketiga kalinya, berfokus pada empat isu utama yang menghambat optimalisasi aset BUMN.
Menteri Nusron Wahid merumuskan empat tantangan utama dalam pengelolaan aset BUMN yang membutuhkan perhatian bersama.
“Hubungan kita dengan BUMN mencakup empat hal penting: pertama, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Kedua, percepatan proses sertifikasi; ketiga, kejelasan aset yang seringkali tumpang tindih; dan keempat, penyelesaian sengketa pertanahan. Mari kita bahas prioritas penyelesaiannya dalam satu tahun ke depan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (2/5/2025).
Wakil Menteri BUMN, Aminuddin Ma’ruf, menyampaikan apresiasinya atas kerja sama yang telah terjalin. Ia berharap pertemuan ini akan mempercepat proses administrasi pertanahan, yang merupakan kunci pengelolaan aset strategis negara.
“Alhamdulillah, dengan kolaborasi ini, penanganan masalah aset menjadi lebih cepat. Ada sekitar 23 isu yang akan dipaparkan oleh Direksi BUMN atau perwakilannya. Nantinya akan ditunjuk single point of contact untuk memastikan komunikasi yang efektif dan efisien,” paparnya.
Menteri Nusron juga menegaskan komitmen ATR/BPN untuk mendukung penuh percepatan pengurusan administrasi pertanahan BUMN.
“Hal ini bertujuan untuk memastikan aset negara dikelola secara optimal dan berkontribusi maksimal bagi perekonomian nasional,” ujarnya.
Pertemuan tersebut dihadiri pula oleh sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN, menunjukkan keseriusan kedua kementerian dalam menyelesaikan permasalahan ini. (*)
