Rotasi.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mendistribusikan 11.551 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 12 kecamatan dan 56 kelurahan.
egiatan ini bertujuan memastikan bantuan sosial dari pemerintah dapat diterima secara tepat sasaran, transparan, dan non-tunai.
Salah satu titik distribusi berlangsung di Kantor Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, dengan jumlah 511 kartu yang dibagikan. Penyaluran juga mencakup penerima manfaat dari Kelurahan Kranji.
KKS merupakan kartu identitas resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang dapat digunakan untuk mengakses Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, hadir langsung dan berdialog dengan sejumlah warga penerima manfaat. Ia mengatakan Pemkot Bekasi tengah menyiapkan skema perlindungan ketenagakerjaan bagi sekitar 11 ribu pengemudi ojek online.
“Pemerintah menyiapkan langkah agar para pengemudi ojek online mendapatkan kepastian perlindungan tenaga kerja. Skema ini akan segera kami wujudkan,” kata Tri dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (17/9/2025).
Ia menjelaskan proses distribusi KKS dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari verifikasi dan validasi data penerima, pencetakan dan penyaluran kartu oleh BNI, hingga pemanfaatan kartu oleh KPM untuk mencairkan bantuan atau berbelanja di e-Warong.
“Penyaluran turut melibatkan aparat kecamatan, kelurahan, kepolisian, Satpol PP, pendamping PKH, tenaga kesejahteraan sosial, dan pekerja sosial masyarakat. Kehadiran lintas unsur ini diharapkan menjaga ketertiban, akurasi data, dan memastikan bantuan benar-benar diterima yang berhak,” ungkapnya.
Tri Adhianto juga menegaskan bahwa distribusi KKS merupakan salah satu bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap bantuan ini tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga.
“Program ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk meringankan beban hidup masyarakat. Kami ingin KKS menjadi jalan menuju kesejahteraan sekaligus penguatan perlindungan sosial,” pungkasnya. (*)
