Rotasi.co.id – Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Nuryadi Darmawan, melaksanakan Reses III Tahun Anggaran 2025 di Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, pada Jumat (7/11/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung, terutama terkait permasalahan infrastruktur, pelayanan publik, dan pendidikan di wilayah tersebut.
“Reses ini merupakan momentum penting untuk mendengar langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat agar bisa kami perjuangkan dalam pembahasan kebijakan daerah,” ujar Nuryadi kepada wartawan, termasuk BekasiGuide.com.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah persoalan mengemuka, mulai dari kerusakan jalan lingkungan, minimnya penerangan jalan umum (PJU), hingga pengelolaan sampah yang belum optimal. Menurut Nuryadi, ketiga hal ini menjadi keluhan paling dominan karena berdampak langsung terhadap kenyamanan dan keselamatan warga dalam beraktivitas sehari-hari.
“Jalan rusak, PJU, dan sampah ini keluhan yang paling dominan. Semua aspirasi ini akan kami kawal agar perangkat daerah menindaklanjutinya secara konkret,” tegas Nuryadi.
Ia juga menambahkan bahwa perbaikan infrastruktur merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang tidak bisa ditunda, karena menyangkut aksesibilitas, keamanan, dan kualitas hidup warga di lingkungan padat penduduk seperti Aren Jaya.
Selain isu infrastruktur, warga juga menyoroti kondisi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang masih banyak ditemukan di wilayah tersebut. Nuryadi menyampaikan bahwa program perbaikan Rutilahu harus menjadi prioritas utama pemerintah jika anggaran daerah masih memungkinkan.
“Kalau anggaran masih ada tahun ini, maka Rutilahu harus diprioritaskan. Ini menyangkut kebutuhan dasar warga untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman dan layak,” ujar Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi itu.
Politisi senior PDI Perjuangan tersebut menegaskan, program Rutilahu bukan hanya soal perbaikan fisik bangunan, tetapi juga bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat miskin terhadap hunian yang layak dan sehat.
Dalam reses itu, isu pendidikan juga menjadi perhatian serius. Banyak warga mengeluhkan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dianggap tidak adil, serta keterbatasan daya tampung sekolah negeri dan jumlah rombongan belajar (rombel) yang tidak sebanding dengan jumlah siswa baru setiap tahun.
“Zonasi, rombel, dan daya tampung sekolah harus dievaluasi. Jumlah anak usia sekolah meningkat setiap tahun, sementara kapasitas sekolah tidak bertambah sebanding,” ungkap Nuryadi.
Ia berjanji akan mengawal aspirasi ini ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dan mendorong solusi jangka panjang melalui penambahan ruang kelas baru, pembangunan sekolah negeri di wilayah padat, serta optimalisasi fasilitas pendidikan yang sudah ada.
Untuk memperkuat pembangunan berbasis partisipasi masyarakat, Nuryadi juga mensosialisasikan program dana swakelola Rp100 juta per RW. Program ini memberikan kewenangan bagi warga menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lingkungan masing-masing.
“Dana swakelola Rp100 juta per RW ini harus dimanfaatkan secara optimal. Warga bisa menentukan mana yang paling mendesak, apakah jalan, drainase, atau fasilitas umum lainnya,” jelas pria yang akrab disapa Enung itu.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan wujud keadilan pembangunan yang melibatkan masyarakat sebagai subjek utama, bukan sekadar penerima manfaat. (*)
