Rotasi.co.id – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, meminta Pemerintah Indonesia mengantisipasi potensi kenaikan harga komoditas esensial mulai dari plastik hingga pupuk akibat krisis energi global yang dipicu oleh penutupan Selat Hormuz.
Langkah strategis ini bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat dari lonjakan biaya produksi barang berbasis hidrokarbon, sekaligus memastikan stabilitas pasokan kebutuhan pokok yang terdampak oleh terganggunya jalur distribusi minyak dan gas internasional.
Dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (06/04/2026), Eddy menjelaskan bahwa berkurangnya pasokan migas dunia secara otomatis akan mendongkrak harga produk turunan seperti plastik kemasan, obat-obatan, dan pakaian jadi.
Ia menekankan bahwa kenaikan harga pupuk yang berbahan baku gas juga berisiko tinggi memicu inflasi harga pangan nasional dalam waktu dekat.
“Sejumlah kebutuhan esensial yang bahan bakunya bersumber dari minyak dan gas telah atau akan mengalami kenaikan harga. Pemerintah perlu mengantisipasi kenaikan harga produk plastik seperti kemasan mie instan, air minum kemasan, peralatan rumah tangga, dan lain-lain,” ujar Eddy Soeparno.
Meskipun mengapresiasi langkah pemerintah yang sejauh ini menanggung kenaikan harga BBM, Eddy meyakini perlu adanya bantalan sosial tambahan bagi masyarakat ekonomi lemah. Ia mendorong pemerintah untuk menyiapkan skema subsidi yang tepat sasaran guna menyerap dampak kenaikan biaya produksi komoditas utama agar tidak membebani rakyat kecil secara langsung.
“Harga pangan otomatis juga akan mengalami kenaikan karena harga pupuk yang menggunakan bahan baku gas telah naik juga. Saya meyakini pemerintah akan menyediakan bantalan melalui subsidi atau bantuan sosial lainnya,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Eddy mengajak masyarakat untuk turut bertanggung jawab dengan melakukan penghematan energi dan gerakan daur ulang plastik. Ia mendukung penuh jika pemerintah segera mengampanyekan program efisiensi nasional, termasuk pemberian insentif bagi pengguna transportasi umum listrik seperti MRT dan bus listrik. Menurutnya, kolaborasi antara kebijakan subsidi pemerintah dan perubahan gaya hidup masyarakat menjadi kunci utama dalam menghadapi ketidakpastian energi di masa depan. (*)
