Rotasi.co.id – Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Ahmad Murodi, mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk memperkuat skema pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk masyarakat.
Langkah strategis ini bertujuan untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga serta menjadi solusi konkret dalam menekan angka pengangguran di tingkat lokal dengan menciptakan lapangan kerja yang berbasis pada potensi kewirausahaan daerah.
Legislator dari Fraksi PKB tersebut menekankan penguatan ekonomi harus dibarengi dengan ketertiban administrasi para pelaku usaha.
Berdasarkan data evaluasi di wilayah Kecamatan Pondokgede, tercatat baru 130 unit UMKM yang memiliki legalitas resmi dari total potensi sekitar 300 unit usaha yang ada di lapangan.
“Rata-rata masyarakat butuh stimulan, tetapi kita tidak bisa sembarangan memberikan bantuan. Mereka harus terdaftar dulu di UMKM Kota Bekasi, setelah itu baru kita diskusikan bentuk bantuannya dengan dinas terkait,” ujar Ahmad Murodi kepada Rotasi, Rabu (04/03/2026).
Murodi, yang juga menjabat sebagai Pembina UMKM Kecamatan Pondokgede, mewajibkan seluruh pelaku usaha termasuk pedagang kaki lima hingga komunitas pedagang ikan hias untuk segera mendaftarkan legalitas usaha mereka ke pangkalan data pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa verifikasi resmi profil usaha merupakan syarat mutlak sebelum pemerintah dapat mengucurkan bantuan stimulan maupun program pendampingan teknis.
Menurutnya, sinkronisasi data antara pelaku usaha dan dinas terkait menjadi kunci agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan memiliki landasan hukum yang kuat.
“Melalui koordinasi yang solid, DPRD berharap sektor UMKM dapat bertransformasi menjadi tulang punggung ekonomi yang tangguh, mandiri, dan mampu berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi,” pungkasnya. (ADV)
