Rotasi.co.id – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (06/04/2026), guna mempercepat implementasi program perumahan rakyat secara masif di seluruh wilayah Indonesia.
Langkah strategis ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak melalui peningkatan kuota program bedah rumah serta optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai basis pembangunan pemukiman terintegrasi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa pemerintah tengah mematangkan skema renovasi rumah rakyat dengan dukungan penuh dari kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara.
Pada tahun ini, pemerintah menargetkan sebanyak 400 ribu unit rumah di seluruh kabupaten/kota akan direnovasi untuk mendorong pemerataan kesejahteraan sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal.
“Barusan kami rapat bersama Bapak Presiden dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat. Satu di antaranya ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah rakyat. Sedang dipersiapkan bersama Menteri Keuangan, Mensesneg, dan Seskab untuk renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia,” ujar Maruarar Sirait dikutip.
Selain aspek renovasi, pemerintah mendorong pemanfaatan aset lahan milik negara, termasuk sektor perkeretaapian (PT KAI), untuk pembangunan hunian vertikal atau rumah susun di kawasan perkotaan.
Model pembangunan ini akan mengombinasikan peruntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan kelas menengah guna menciptakan ekosistem hunian yang inklusif. Sebagai tahap awal, proyek pembangunan 300 rumah di kawasan Jalan Kramat, Senen, Jakarta Pusat, ditargetkan selesai pada 15 Juni 2026 mendatang.
“Atas arahan Presiden Prabowo, hasil beliau turun ke lapangan di daerah Senen, itu sudah mulai dibangun sekitar 300 rumah. Kemudian juga sedang dipersiapkan oleh PT KAI 500 rumah berikutnya yang akan segera diproses,” tambah Maruarar.
Kebijakan ini tidak hanya terbatas di Ibu Kota, namun akan direplikasi di sejumlah wilayah potensial lain seperti Bandung dan kota-kota besar lainnya di Indonesia.
Dengan sinergi lintas sektoral dan pemanfaatan lahan potensial, Pemerintah optimistis target swasembada hunian bagi rakyat dapat tercapai secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap keadilan sosial bagi seluruh warga negara. (*)
