Rotasi.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memperkuat akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan negara.
Langkah strategis ini berhasil mengantarkan Kementerian ATR/BPN meraih penghargaan dari BPK setelah menyelesaikan 90,8 persen dari total temuan sejak tahun 2013, yang mencerminkan komitmen instansi dalam memperbaiki administrasi serta regulasi pertanahan nasional secara berkelanjutan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan apresiasi atas arahan Menteri Nusron yang secara konsisten mendorong seluruh unit kerja untuk memprioritaskan penyelesaian rekomendasi tersebut.
Tercatat, dari sekitar 1.300 Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (RHP), Kementerian ATR/BPN telah menuntaskan 1.180 di antaranya melalui koordinasi lintas direktorat jenderal dan sinergi antarlembaga.
“Terima kasih kepada Bapak Menteri Nusron karena terus mendorong kami di kesekjenan maupun para direktorat jenderal untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sejak tahun 2013 sampai saat ini,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (8/4/2026).
Penganugerahan yang diserahkan oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, ini turut dihadiri oleh pejabat kementerian/lembaga Kabinet Merah Putih. Dalu Agung Darmawan menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan bagian dari upaya perbaikan sistemik, mulai dari pengelolaan aset hingga penyempurnaan layanan kepada masyarakat.
Meskipun telah melampaui angka 90 persen, kementerian tetap membidik target penyelesaian sempurna demi menjaga marwah institusi sebagai pengelola pertanahan yang andal.
“Kita berharap seluruh satuan kerja segera menindaklanjuti apabila ada rekomendasi yang perlu diselesaikan, baik dari BPK maupun dari pengawasan internal. Harapannya tentu seluruhnya dapat dituntaskan, bahkan kita ingin mencapai 100% seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa kementerian lain,” tegas Dalu Agung Darmawan.
Hadir mendampingi Sekjen dalam acara tersebut, Inspektur Jenderal ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi dan Kepala Biro Keuangan Kartika Sari. Keberhasilan ini diharapkan menjadi katalisator bagi seluruh satuan kerja di daerah untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga kepercayaan publik terhadap integritas Kementerian ATR/BPN semakin kokoh. (*)
