Rotasi.co.id – Proyek Strategis Nasional (PSN) Kereta Cepat Jakarta–Bandung dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi, khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Hal ini disampaikan dalam sesi bimbingan teknis (bimtek) bersama eks Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini, yang digelar di Gedung Plaza Pemkot Bekasi, Kamis (10/7/2025).
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengungkapkan selama ini potensi penerimaan daerah dari proyek besar seperti Kereta Cepat belum tergarap maksimal.
Dalam forum tersebut, Tri menyebut Risma memberikan masukan konkret tentang pentingnya menginventarisasi objek pajak dari infrastruktur nasional yang berdiri di wilayah Kota Bekasi.
“Tadi Bu Risma menyampaikan bahwa proyek Kereta Cepat ternyata belum dikenakan PBB. Mereka memakai lahan di Bekasi, tapi belum kita tagih pajaknya. Ini peluang yang besar, seharusnya menjadi sumber PAD yang signifikan,” kata Tri dalam keterangannya.
Menurutnya, bimbingan teknis ini menjadi langkah strategis untuk menggali potensi inovasi kerja aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi berbagai tantangan perkotaan.
Dengan pengalaman panjang Risma dalam membangun Kota Surabaya, banyak hal yang bisa ditransformasikan di Kota Bekasi.
“Problematika Surabaya dan Bekasi ini mirip: dari persoalan banjir, kawasan kumuh, sampai penataan sungai. Jadi kehadiran Bu Risma sangat tepat untuk memberikan inspirasi dan solusi nyata bagi kita,” imbuhnya.
Tri menambahkan masukan dari Risma harus segera ditindaklanjuti, tidak sekadar menjadi wacana. Ia menekankan pentingnya melakukan eksekusi konkret terhadap berbagai strategi yang telah dibagikan.
“Framing-nya sudah jelas. Tips dan triknya juga sudah dikasih tahu. Sekarang tinggal kita eksekusi, sesuaikan dengan kemampuan dan kondisi lokal di Bekasi,” jelasnya.
Salah satu poin penting yang menjadi sorotan adalah optimalisasi PBB terhadap aset infrastruktur besar seperti proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung.
“Kami juga mulai menelusuri bangunan-bangunan yang telah berubah fungsi seperti rumah tinggal menjadi ruko atau kafe untuk disesuaikan klasifikasi pajaknya,” ungkapnya.
Bimbingan teknis ini menjadi bagian dari upaya peningkatan PAD Kota Bekasi secara sistematis, tidak hanya mengandalkan sumber-sumber konvensional, namun juga menggali potensi baru dari proyek nasional yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Kolaborasi antara pusat dan daerah sangat penting untuk mendorong kemandirian fiskal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
