Rotasi.co.id – Fenomena kekurangan siswa baru pasca pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 kembali menjadi sorotan tajam.
Sejumlah sekolah swasta di Kota Bekasi dilaporkan hanya menerima murid baru dalam jumlah sangat minim, bahkan ada yang hanya mendapat satu siswa saja.
Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi ini.
Ketua BMPS, Pudio Bayu, mengungkapkan pihaknya telah menerima lebih dari 10 laporan dari sekolah swasta yang mengalami penurunan jumlah pendaftar secara drastis.
“Saya sangat miris. Banyak sekolah swasta yang hanya menerima di bawah 10 murid. Ada yang cuma satu, tiga, bahkan empat siswa. Ini tentu menjadi persoalan serius bagi keberlangsungan operasional sekolah,” ujar Bayu dalam keterangannya pada Jumat (18/7/2025).
Ia merinci beberapa sekolah terdampak, di antaranya SMP Darul Miftahul Jannah yang hanya menerima empat siswa, Ashafiyya dengan tiga siswa, SMP Darma Patria sembilan siswa, dan Sekolah Fathurahman yang hanya mengisi enam bangku murid baru.
Selain itu, ia juga menilai persoalan ini tak lepas dari kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang sebelumnya menyampaikan bahwa satu rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri diperbolehkan menampung hingga 50 siswa.
Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan dampak langsung terhadap minat masyarakat dalam memilih sekolah.
“Pernyataan itu membuka celah bagi praktik penerimaan siswa yang tidak sehat. Akibatnya, sekolah negeri menjadi terlalu dominan dan sekolah swasta tersisih. Padahal, sekolah swasta juga memiliki kontribusi besar dalam mendukung akses pendidikan,” jelasnya.
Ia menambahkan, ada kasus di mana siswa yang semula telah mendaftar ke sekolah swasta akhirnya menarik kembali berkasnya karena diterima di sekolah negeri.
BMPS Kota Bekasi mendorong agar Dinas Pendidikan Kota Bekasi segera mengambil langkah konkret dan strategis guna memfasilitasi serta memantau proses penerimaan peserta didik baru, khususnya di sekolah swasta.
Ketimpangan jumlah siswa dikhawatirkan akan memicu ketidakmampuan sekolah dalam membiayai operasional harian, termasuk gaji guru dan tenaga pendidik.
“Kalau hanya dapat 4 atau 5 murid, bagaimana mungkin sekolah bisa menutup biaya operasionalnya? Ini ancaman nyata,” tegas Bayu.
BMPS menilai perlu ada integrasi sistem penerimaan siswa antara sekolah negeri dan swasta, guna memastikan distribusi siswa yang lebih adil dan proporsional.
Bayu juga mengingatkan bahwa sekolah swasta bukanlah pesaing, melainkan mitra strategis pemerintah dalam pemerataan pendidikan.
Oleh karena itu, ia berharap perhatian serius dan perlindungan terhadap lembaga pendidikan non-negeri menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan pendidikan di daerah.
“Sinergi antara sekolah negeri dan swasta harus segera dibangun. Jika tidak ada langkah konkrit, banyak sekolah swasta terancam tutup. Pendidikan harus merata dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
