Rotasi.co.id – Presiden RI Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025).
Reshuffle kali ini menjadi yang kedua dalam kurun waktu 10 bulan pertama pemerintahan Prabowo–Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, reshuffle perdana digelar pada 19 Februari 2025.
Dalam perombakan kabinet terbaru, Prabowo mengganti lima posisi menteri sekaligus.
Mereka adalah Menko Polhukam Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menpora Dito Ariotedjo, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, serta Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.
Sebagai pengganti, Prabowo menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI menggantikan Abdul Kadir Karding, serta Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie.
Namun, dua kursi strategis belum terisi penuh. Jabatan Menko Polhukam dan Menpora masih menunggu pelantikan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden akan menunjuk pejabat ad interim untuk mengisi posisi Menko Polhukam sementara.
“Untuk sementara waktu, beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Tunggu nanti diumumkan,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025).
Adapun untuk kursi Menpora, Prasetyo menjelaskan bahwa pengganti Dito berhalangan hadir pada pelantikan karena sedang berada di luar kota.
“Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan berikutnya,” ujarnya.
Sebagai catatan, Budi Gunawan berasal dari kalangan nonpartai meskipun publik mengenalnya dekat dengan PDIP. Sementara Dito Ariotedjo merupakan politikus dari Partai Golkar.
Selain melakukan reshuffle, Presiden Prabowo juga melantik Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah, yakni M. Irfan Yusuf (Gus Irfan) dan Dahnil Anzar Simanjuntak, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola (BP) Haji.
Pelantikan ini sekaligus menandai perubahan nomenklatur BP Haji menjadi Kementerian Haji, sebagaimana amanat Undang-Undang Haji yang disahkan dalam rapat paripurna DPR bulan lalu. (*)
