Rotasi.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan kegiatan Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2027 serta Penyusunan Penjenjangan Kinerja (Pohon Kinerja) di Jakarta, Senin (12/01/2026).
Upaya ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan antara pusat dan daerah guna memastikan efektivitas penganggaran yang berorientasi pada hasil nyata.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan bahwa penyusunan strategi harus dilakukan sejak dini agar tidak menjadi sekadar formalitas birokrasi. Ia berharap proses perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi kinerja dapat memberikan arahan yang presisi bagi seluruh satuan kerja (satker).
“Saya berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Sinkronisasi usulan tahun 2027 perlu segera dilakukan meskipun saat ini masih awal tahun 2026. Penyusunan perencanaan oleh setiap satuan kerja harus dilakukan secara efektif dan efisien sehingga dapat menjadi arahan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam keterangan tertulis yang diterima.
Dalam laporannya, Dalu memaparkan bahwa realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN pada tahun 2025 mencapai 95,26 persen. Meski angka tersebut menunjukkan pengelolaan yang optimal, ia memberikan catatan khusus pada penguatan sumber dana dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) agar lebih dipacu pada tahun-tahun mendatang.
Terkait pagu anggaran tahun 2026, Kementerian ATR/BPN mengelola pagu efektif sebesar Rp8,93 triliun setelah adanya kebijakan blokir anggaran. Dari jumlah tersebut, target PNBP ditetapkan sebesar Rp3,24 triliun yang bersumber dari layanan pertanahan dan tata ruang.
“Tiap tahun angka-angka ini terus berubah, namun sumber utama penerimaan tetap berasal dari layanan pertanahan, tata ruang, serta layanan lainnya. Oleh karena itu, saya berharap seluruhnya dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi,” tegas Dalu Agung Darmawan.
Menyongsong tahun 2027, usulan dari seluruh satker telah dialokasikan ke dalam tiga program utama dengan target pendapatan sebesar Rp3,285 triliun. Layanan regional diprediksi tetap mendominasi pendapatan hingga 99,7 persen. Per 9 Januari 2026, data yang diinput oleh daerah telah mencapai Rp2,956 triliun.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menambahkan bahwa fokus utama tahun 2026 adalah penguatan mitigasi risiko untuk menutupi ruang evaluasi dari tahun sebelumnya.
“Keterbatasan waktu dan belum optimalnya perhitungan sejak awal menjadi tantangan yang perlu dievaluasi. Oleh karena itu, pada tahun 2026 kami akan memulai dengan penguatan mitigasi risiko,” ungkapnya.
Kegiatan ini dihadiri secara daring oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Sementara itu, para Kepala Bagian Program dari seluruh Direktorat Jenderal serta Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia hadir secara luring untuk melakukan koordinasi teknis. (*)
