Rotasi.co.id – Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) menyatakan bahwa pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru menjadi langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum dan menciptakan iklim usaha yang sehat di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas Danantara, BUMN, dan BUMD, Anthony Leong yang mengatakan proses pembahasan KUHAP baru yang tengah berjalan. Menurutnya, dunia usaha khususnya pengusaha muda sangat membutuhkan sistem hukum acara pidana yang adil, transparan, dan relevan dengan dinamika ekonomi modern.
“KUHAP yang berlaku saat ini disusun dalam konteks yang jauh berbeda dengan realitas dunia usaha sekarang. Digitalisasi, ekonomi kreatif, hingga startup berbasis teknologi membutuhkan kepastian hukum agar inovasi tidak terhambat,” kata Anthonya dalam keterangannya dikutip Senin (12/1/2025).
Ia menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan fondasi utama bagi pelaku usaha dalam mengambil risiko bisnis dan mengembangkan inovasi. Tanpa sistem hukum yang jelas dan akuntabel, pelaku usaha akan cenderung bersikap defensif, sehingga berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi.
“Proses hukum yang berlarut-larut serta penafsiran aturan yang multitafsir kerap menimbulkan kekhawatiran akan kriminalisasi. Kondisi tersebut dinilai sangat memberatkan, terutama bagi UMKM dan pengusaha muda yang masih berada pada tahap pengembangan usaha,” ungkapnya.
Ia juga mengapresiasi Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, atas kepemimpinannya dalam mengawal pembahasan KUHAP baru. Menurut Anthony, pendekatan yang terbuka dan komunikatif menjadi sinyal positif bagi dunia usaha.
“Kami melihat adanya upaya untuk mendengar aspirasi publik, termasuk dari kalangan pengusaha. Ini penting agar KUHAP yang lahir nanti tidak bersifat elitis, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Anthony menilai reformasi hukum acara pidana memiliki dampak langsung terhadap iklim investasi nasional. Kepastian dan keadilan dalam proses hukum, kata dia, selalu menjadi indikator utama bagi investor, baik domestik maupun asing, sebelum menanamkan modal.
“Oleh karena itu, KUHAP baru harus mampu menyeimbangkan efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan hak warga negara. Negara hukum yang kuat bukanlah negara yang menakutkan warganya, melainkan negara yang memberi rasa aman,” ujarnya.
Sebagai organisasi pengusaha muda yang telah berdiri selama 53 tahun, HIPMI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong lahirnya regulasi yang adil, modern, dan berpihak pada pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami berharap KUHAP baru menjadi tonggak penting dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan, efisien, menjunjung HAM, serta mengedepankan prinsip hukum modern dan restoratif, bukan semata-mata pemidanaan yang represif,” pungkas Anthony. (*)
