Rotasi.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan strategi penguatan tata kelola organisasi (good governance) dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam Kursus Banser Pimpinan (SUSBANPIM) Angkatan VIII guna menciptakan sistem kepemimpinan yang solid dan akuntabel.
Kegiatan yang berlangsung di Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pusdik Binmas Lemdiklat Polri) ini bertujuan untuk membekali kader dengan pemahaman manajerial modern agar mampu memberikan kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat, bangsa, dan agama.
Menteri Nusron menegaskan bahwa keberhasilan sebuah organisasi sangat bergantung pada aturan main yang jelas. Menurutnya, terdapat tiga pilar utama dalam membangun tata kelola yang baik, yakni kedisiplinan, pembagian tugas yang terstruktur, serta sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.
“Kalau kita bicara good governance dan tata kelola, teorinya banyak, tapi intinya ada tiga. Pertama disiplin, kedua pembagian tugas yang jelas, dan ketiga lakukan apa yang ditulis serta tulis apa yang bisa dilakukan,” ujar Nusron Wahid dalam keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu (16/5/2026).
Selain tata kelola, Menteri Nusron juga menyoroti aspek pendelegasian kewenangan (delegation of authority) sebagai kunci efektivitas organisasi. Ia mengingatkan bahwa organisasi yang sehat tidak boleh bergantung hanya pada satu figur sentral, melainkan harus mendistribusikan tanggung jawab secara proporsional dari tingkat pusat hingga ke cabang-cabang di daerah.
“Tata kelola itu sebetulnya aturan main. Jangan mimpi organisasi maju kalau tidak punya tata kelola yang baik. Prinsipnya, tidak boleh kekuasaan berpusat di satu orang, dibagi masing-masing agar semuanya memegang peranan,” tegasnya.
Menutup arahannya dalam rangkaian kegiatan yang digelar pada 12 hingga 17 Mei 2026 tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau seluruh kader untuk senantiasa mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.
Ia menekankan bahwa kesamaan visi dalam menjaga keutuhan negara dan agama adalah landasan utama untuk menghindari konflik kepentingan di internal organisasi.
“Ketika masuk dalam satu komunitas organisasi, maka yang paling penting adalah apa yang didahulukan dalam kepentingan organisasi. Tentunya kepentingan pertama adalah kepentingan negara dan agama, baru kepentingan individu. Kata kuncinya adalah kita mencari kemanfaatan untuk kebesaran organisasi,” pungkas Nusron Wahid. (*)
