Rotasi.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar pembinaan di 10 titik di berbagai daerah mulai pekan depan.
Program tersebut disiapkan sebagai langkah memperkuat pencegahan penyimpangan dan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah, menyusul maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan kegiatan tersebut merupakan hasil koordinasi antara Kemendagri dan KPK untuk memberikan pembinaan secara teknis kepada kepala daerah. Menurutnya, setiap daerah akan mendapatkan pendampingan selama dua hari dengan materi yang disesuaikan berdasarkan persoalan yang telah diinventarisasi sebelumnya.
“Nah sekarang dengan adanya OTT-OTT KPK ini, saya sudah bekerja sama dengan KPK, sudah saya temui. Kami akan keliling ke 10 titik mulai minggu depan. Sepuluh titik bersama Ketua KPK, deputinya bergantian, Wakil Menteri Dalam Negeri juga bergantian. Dua hari spesifik di tiap daerah. Akan teknis sekali, sudah kita inventarisir masalah-masalahnya. Ini dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan oleh kepala daerah,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2026).
Tito menjelaskan pemerintah memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan terhadap kepala daerah karena mekanisme pengisian jabatan dilakukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat. Kondisi tersebut berbeda dengan sistem penunjukan pejabat di institusi yang pernah dipimpinnya saat menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
“Sudah sering saya sampaikan, rekrutmen kepala daerah melalui Pilkada berbeda. Kalau saya dulu pernah menjadi Kapolri, Kapolres dan Kapolda saya tunjuk. Pagi saya tunjuk, sore bisa saya ganti. Kepala daerah tidak bisa seperti itu karena mereka dipilih langsung oleh rakyat,” kata Tito.
Menurut Tito, langkah paling efektif yang dapat dilakukan pemerintah adalah memperkuat pembinaan terhadap kepala daerah, baik dari sisi peningkatan kapasitas kepemimpinan maupun penguatan integritas. Upaya tersebut selama ini juga melibatkan berbagai lembaga negara sebagai bagian dari pendidikan antikorupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Membina mereka dengan meningkatkan kemampuan, kapabilitas, serta memperkuat integritas. Kami mengundang KPK, Ombudsman, Menteri Agama, dan ada pula program BerAKHLAK serta berbagai kegiatan pembinaan integritas lainnya,” jelasnya.
Meski demikian, Tito menegaskan keberhasilan pembinaan tetap bergantung pada komitmen setiap individu. Pemerintah, kata dia, tidak mungkin melakukan pengawasan terhadap kepala daerah selama 24 jam setiap hari sehingga kepatuhan terhadap aturan menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing pejabat.
“Namun semua kembali kepada individunya masing-masing. Kami tidak bisa mengawasi mereka selama 24 jam, tujuh hari dalam seminggu, sepanjang tahun. Kalau seseorang memang berniat menyimpang, tentu tidak mudah untuk mencegahnya setiap saat,” ungkap Tito.
Sebagai bagian dari strategi pencegahan, Kemendagri bersama KPK akan memfokuskan pembinaan pada persoalan-persoalan teknis yang selama ini berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah berharap pendekatan tersebut mampu memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kepatuhan kepala daerah terhadap ketentuan hukum.
Tito juga mengimbau seluruh kepala daerah menjadikan maraknya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sebagai bahan evaluasi dan introspeksi agar tidak terjerat persoalan hukum serupa di kemudian hari.
“Dengan adanya OTT-OTT ini, saya meminta seluruh kepala daerah untuk melakukan introspeksi agar tidak bermain-main dengan kewenangan yang dimiliki. Jangan sampai ada lagi yang terjerat kasus serupa. Kami terus berupaya melakukan pencegahan, tetapi kepatuhan tetap bergantung pada masing-masing individu,” pungkasnya. (*)
