Rotasi.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Dalam rapat tersebut, Komisi II menetapkan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026 sebesar Rp9,499 triliun.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa alokasi anggaran 2026 terbagi dalam tiga program utama, yakni program dukungan manajemen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta program penyelenggaraan penataan ruang.
“Untuk pagu Kementerian ATR/BPN di tahun anggaran 2026 sebesar Rp9,499 triliun, yang kami arahkan pada peningkatan layanan publik dan program prioritas pertanahan,” ujar Nusron yang hadir bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin (15/9/2025).
Ia menjelaskan, dari total anggaran tersebut, sekitar Rp6,475 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, termasuk pembayaran gaji, tunjangan, dan mendukung operasional 527 satuan kerja (Satker) ATR/BPN di pusat maupun daerah. Sementara Rp3,023 triliun lainnya akan difokuskan pada kegiatan non-operasional.
“Belanja operasional diarahkan untuk menjaga kinerja pelayanan dasar. Sedangkan anggaran non-operasional kami dorong pada program strategis seperti Konsolidasi Tanah, Redistribusi Tanah, hingga penyusunan Peta Zona Nilai Tanah. Total program prioritas yang kami jalankan mencapai Rp1,8 triliun,” jelas Nusron.
Selain pengelolaan belanja, Nusron menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2026 sebesar Rp3,289 triliun.
“Target tersebut meningkat Rp300 miliar atau 9,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. PNBP ini didominasi layanan fungsional senilai Rp3,245 triliun, sementara Rp44,651 miliar berasal dari layanan umum,” ungkapnya.
Menurut Nusron, peningkatan target PNBP sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel.
“Kami memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Menteri ATR/BPN itu juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan setiap program pertanahan dan tata ruang berjalan optimal.
“Kami berharap agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026, dukungan dari Komisi II DPR RI terus mengalir. Kami juga sangat mengapresiasi peran DPR dalam menyuarakan aspirasi rakyat untuk kami tindaklanjuti,” ungkap Nusron.
RDP ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda. Selain Kementerian ATR/BPN, rapat turut menghadirkan jajaran Kementerian Dalam Negeri serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hadir pula seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (*)
