Rotasi.co.id – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu melalui penguatan tata ruang dan pengadaan tanah.
Langkah strategis ini bertujuan untuk menjamin keselarasan spasial serta legalitas hukum dalam pelaksanaan proyek mitigasi bencana pesisir, sehingga pembangunan infrastruktur nasional tersebut dapat berjalan tepat waktu dan sesuai dengan rencana induk yang telah ditetapkan.
Wamen Ossy menjelaskan bahwa dukungan instansinya mencakup tiga pilar utama, yakni sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR), percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta pengawalan proses pengadaan tanah.
Saat ini, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tengah dilakukan untuk mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall).
“Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN, yang pertama adalah sinkronisasi RTR dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya visible secara teknisnya, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya,” ujar Ossy Dermawan dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (6/5/2026).
Terkait perizinan, kementerian siap memberikan prioritas pada penerbitan KKPR, terutama jika proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Wamen Ossy menegaskan bahwa seluruh proses akan dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan antar-kementerian, baik di wilayah laut maupun kawasan hutan.
Selain itu, ia mendorong adanya integrasi peta melalui kerja sama lintas sektoral agar proses overlay data lahan menjadi optimal.
“Kami mendorong agar working group lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal,” imbuhnya.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya kolaborasi hulu ke hilir dalam pengelolaan pantai utara Jawa.
AHY menegaskan bahwa pendekatan parsial tidak lagi memadai untuk menghadapi tantangan kenaikan permukaan laut di Pantura. Melalui Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), seluruh pihak diharapkan bersinergi guna mewujudkan ketahanan pesisir yang berkelanjutan bagi masyarakat. (*)
