Rotasi.co.id – Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) secara bulat menyatakan penolakan terhadap bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian Gaza guna menjaga marwah diplomasi dan kedaulatan politik luar negeri Indonesia.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan oleh Ketua Umum DPP JATTI, Ustaz Bachtiar Nasir (UBN), dalam forum Focus Group Discussion (FGD) yang menyoroti aspek legalitas dan implikasi politik dari lembaga bentukan Donald Trump tersebut di Tebet, Jakarta Selatan, Ahad (01/03/2026).
JATTI menilai struktur dan legalitas hukum internasional dari BOP patut dipertanyakan karena menempatkan figur pribadi di atas kepentingan negara anggota.
Organisasi yang beranggotakan para ulama dan cendekiawan ini meminta Pemerintah Indonesia segera meninjau ulang status keanggotaannya agar tidak terjebak dalam skema yang dinilai tidak berpihak pada kemerdekaan Palestina yang sesungguhnya.
“Kami atas nama JATTI menolak keberadaan BOP dan berharap kepada pemerintah Indonesia agar meninjau ulang keberadaannya sebagai member BOP. Sikap tegas ini merupakan aspirasi sebagian masyarakat Indonesia dan alumni Timur Tengah yang menaruh perhatian terhadap isu Gaza,” ujar Bachtiar Nasir dalam keterangan tertulis yang diterima.
Sementara itu, sejalan dengan kekhawatiran tersebut, Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, memberikan peringatan keras mengenai struktur organisasi BOP.
Ia menyoroti Pasal 3 huruf B dan Pasal 11 Piagam BOP yang menempatkan Donald J. Trump sebagai Chairman seumur hidup dengan kewenangan pribadi untuk membubarkan lembaga.
Menurutnya, belum pernah ada organisasi internasional di mana negara menjadi anggota namun tunduk pada pimpinan individu secara privat.
“Di dalam BOP itu ada yang lebih tinggi dari Presiden Amerika sendiri, namanya chairman. Dan chairman itu adalah Donald J. Trump sebagai pribadi, bukan jabatan presiden. Kita ini dijebak, diberi cek kosong. Sudah waktunya piagam BOP itu dibawa ke DPR. Kalau DPR menolak maka Indonesia batal bergabung,” tegas Hikmahanto Juwana.
Kritik tajam juga datang dari Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhyiddin Junaidi, yang menilai proposal pengembangan Gaza dari pihak Trump menyerupai konsep kawasan eksklusif. Ia memandang upaya tersebut seperti membangun “negara di dalam negara” yang berkolaborasi dengan kepentingan Israel.
JATTI berharap pemerintah mempertimbangkan secara matang aspek konstitusional dan politik sebelum mengambil keputusan final terkait posisi Indonesia di kancah internasional tersebut. (*)
