Rotasi.co.id – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah menegaskan komitmennya dalam melakukan transformasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah agar lebih transparan, profesional, dan berorientasi pada kepuasan jamaah.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2025 bertema “Sukses Penyelenggaraan, Sukses Kelembagaan” yang berlangsung pada 24–27 September 2025 di Movenpick Jakarta City Center.
Rapat yang digelar secara hybrid ini dihadiri oleh Menteri Haji dan Umrah RI Dr. KH. Moch Irfan Yusuf (Gus Irfan), Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Haji RI, serta para pemangku kepentingan haji dan umrah dari tingkat pusat hingga daerah.
Agenda konsolidasi membahas isu strategis, mulai dari penataan struktur kelembagaan, penyusunan Standar Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), hingga perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai dasar peningkatan kinerja kementerian.
Dalam arahannya, Gus Irfan menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah yang masih relatif baru memiliki tanggung jawab besar.
“Jajaran Kementerian Haji dan Umrah harus bekerja keras agar kehadiran kementerian ini benar-benar bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima.
Ia menambahkan, kementeriannya harus hadir dengan identitas baru yang berintegritas, profesional, dan berorientasi target.
Dengan mengusung Value MABRUR melayani, amanah, berintegritas, responsif, unggul, dan ramah Kementerian Haji dan Umrah menargetkan peningkatan kualitas layanan haji dan umrah secara berkesinambungan.
“Tugas kita menghadirkan kinerja nyata, bukan sekadar seremonial,” tegas cucu Hadrotussyekh KH Hasyim Asy’ari ini.
Lebih jauh, Gus Irfan memastikan kementeriannya akan bersih dari praktik penyimpangan.
“Saya pastikan tidak ada satu rupiah pun yang diselewengkan dalam penataan struktur kelembagaan, baik di pusat maupun daerah. Ini akan menjadi percontohan bagi kementerian lain,” ungkapnya.
Selain aspek kelembagaan, ia juga menekankan pentingnya Tri Sukses Haji, khususnya pembinaan jamaah pasca haji, penyusunan kebijakan kuota sesuai regulasi, serta peningkatan efektivitas petugas haji sebagai bentuk investasi pelayanan kepada jamaah.
Gus Irfan berharap rapat konsolidasi ini menghasilkan terobosan nyata sehingga Kementerian Haji dan Umrah mampu mewujudkan layanan haji yang lebih berkualitas, profesional, dan memuaskan bagi jamaah Indonesia. (*)
