Rotasi.co.id – Bank Indonesia (BI) menyiapkan sejumlah strategi pengendalian inflasi untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino terhadap produksi dan harga pangan hingga akhir 2026.
Fenomena tersebut diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026, terutama di kawasan Indonesia bagian timur, sehingga berpotensi mengganggu produksi dan meningkatkan biaya pangan.
Deputi Gubernur BI Rizky Perdana Gozali mengatakan kondisi tersebut perlu diantisipasi karena gangguan produksi dan kenaikan biaya dapat memberikan tekanan terhadap harga sejumlah komoditas pangan. BI karena itu akan mempertahankan fokus pengendalian inflasi pada aspek ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.
“Tentunya kita harus waspadai ke depan ini, terutama perlu mewaspadai risiko dari El Nino ini. El Nino diperkirakan akan lebih kuat hingga bulan Oktober 2026 di kawasan timur Indonesia, serta (berdampak) tekanan biaya produksi. Oleh sebab itu, strategi nanti pengendalian inflasi akan tetap fokus pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi,” ujar Rizky dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu.
BI memberikan perhatian khusus terhadap komoditas beras, cabai, dan bawang merah yang dinilai rentan mengalami tekanan harga ketika terjadi gangguan produksi. Strategi tersebut diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan komoditas di daerah dan kebutuhan masyarakat.
Untuk menjaga pasokan pangan, BI mendorong penerapan teknologi pertanian melalui digital farming dan pertanian presisi. BI juga memperkuat penanganan pascapanen serta hilirisasi pangan agar produktivitas dan efisiensi rantai pasok dapat meningkat.
Strategi pengendalian juga dilakukan melalui penguatan kerja sama antardaerah (KAD) dengan mempertemukan wilayah surplus dan daerah yang mengalami defisit pangan. Mekanisme tersebut diharapkan dapat memperlancar distribusi komoditas sekaligus mengurangi tekanan harga akibat ketimpangan pasokan antarwilayah.
Selain memperkuat produksi dan distribusi, BI mengoptimalkan fasilitasi distribusi pangan (FDP), subsidi ongkos angkut, serta pelaksanaan gerakan pasar murah. Kebijakan tersebut diarahkan dengan prinsip tepat komoditas, tepat lokasi, dan tepat waktu agar intervensi pemerintah dapat memberikan dampak yang lebih efektif.
Rizky menuturkan pendekatan pengendalian inflasi pangan kini tidak lagi hanya bertumpu pada operasi pasar. Kebijakan juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas produksi serta memastikan kelancaran distribusi pangan mulai dari tingkat hulu hingga hilir.
“Pengendalian inflasi tidak lagi hanya mengandalkan operasi pasar, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat produksi dan distribusi pangan dari hulu hingga hilir,” tutur Rizky.
Pelaksanaan berbagai strategi tersebut dilakukan melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPIP/TPID), termasuk melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Sinergi tersebut menjadi instrumen penting untuk mengantisipasi risiko gangguan pasokan akibat perubahan kondisi cuaca.
Perkembangan inflasi nasional menunjukkan tekanan harga yang relatif terkendali hingga Juli 2026. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,88 persen secara tahunan (year on year/yoy), turun dibandingkan Juni 2026 yang mencapai 3,34 persen (yoy).
Penurunan inflasi tersebut antara lain didukung oleh kelompok volatile food yang mencatat inflasi sebesar 2,52 persen (yoy). Perkembangan itu dipengaruhi oleh kondisi pasokan sejumlah komoditas, termasuk cabai dan bawang merah yang memasuki periode panen.
Meski tekanan inflasi pangan saat ini relatif terkendali, BI tetap mewaspadai potensi kenaikan harga akibat gangguan cuaca. Kondisi tersebut menjadi alasan bagi bank sentral untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
Pada kesempatan yang sama, Pejabat Sementara (Pjs.) Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan bank sentral akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasaran 2,5 persen dengan toleransi plus-minus 1 persen pada 2026 dan 2027. Kebijakan tersebut juga mencakup stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengantisipasi tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang impor.
“Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dalam implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), guna mengendalikan inflasi pangan termasuk antisipasi risiko gangguan cuaca El Nino terhadap harga pangan,” ujar Destry.
Penguatan produksi, distribusi, dan koordinasi antardaerah menjadi bagian penting dalam strategi BI menghadapi risiko El Nino. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan beras, cabai, bawang merah, dan komoditas pangan strategis lainnya sekaligus mencegah gangguan cuaca berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih tinggi.
Dengan strategi tersebut, BI bersama pemerintah berupaya memastikan stabilitas harga pangan tetap terjaga hingga akhir 2026. Pengendalian inflasi diarahkan tidak hanya untuk menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga memastikan keberlanjutan produksi dan distribusi pangan di tengah risiko perubahan cuaca. (*)
