Rotasi.co.id – Keterlambatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Alimudin.
Ia menilai, lambannya penyelesaian sejumlah proyek fisik berdampak langsung terhadap kepuasan masyarakat dalam menikmati pelayanan publik dari pemerintah daerah.
“Saya melihat dari sisi kinerja pemerintah. Kegiatan infrastruktur ini adalah kegiatan tahunan yang mestinya sudah bisa dilaksanakan secara optimal,” ujar Alimudin, Ahad (15/6/2025).
Menurutnya, pembangunan infrastruktur seharusnya tidak mengalami hambatan berarti, karena termasuk agenda rutin yang sudah dipahami dan dikelola oleh organisasi perangkat daerah (OPD) setiap tahunnya.
Alimudin menilai, kondisi ini mencerminkan kinerja OPD yang belum maksimal, khususnya dalam merencanakan dan mengeksekusi program pembangunan tepat waktu.
“Ini menunjukkan kinerja OPD terkait belum berkualitas. Masyarakat pun jadi bertanya-tanya dan merasa dirugikan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah perlu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi proyek. Menurutnya, pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tetapi bentuk nyata dari kepedulian dan tanggung jawab pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.
“Di sisi lain, pembangunan ini menjadi indikator pelayanan pemerintah yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Maka, perlu ditingkatkan kualitasnya,” pungkasnya.
Alimudin juga berharap, ke depan tidak ada lagi keterlambatan yang mengganggu kenyamanan warga. Ia meminta Pemerintah Kota Bekasi lebih serius dalam mengawal seluruh proses pembangunan agar manfaatnya segera dirasakan oleh publik. (*)
