Rotasi.co.id – Plt Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, memimpin rapat koordinasi penanganan tanggul dan penanggulangan bencana guna mengantisipasi peningkatan eskalasi bencana hidrometeorologi yang dipicu oleh tingginya intensitas hujan di wilayah Kabupaten Bekasi.
Agenda strategis yang berlangsung di Cikarang Pusat pada Rabu (4/2/2026) ini bertujuan untuk mensinergikan langkah darurat antarinstansi dalam merespons ancaman cuaca ekstrem serta dampak nyata perubahan iklim di tingkat lokal.
Dalam arahannya, Asep Surya Atmaja menyoroti beban sistem sungai dan ketahanan tanggul yang kini berada pada titik kritis akibat kombinasi curah hujan tinggi dan volume air kiriman dari wilayah hulu.
Masalah ini semakin kompleks seiring dengan dinamika perubahan tata guna lahan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengurangi daya tampung air.
“Kiriman air dari hulu sangat besar, hujan di wilayah kita juga terjadi terus-menerus, sementara di hilir air tidak tertampung secara optimal,” kata Asep saat memberikan keterangan resmi, Rabu (4/2/2026).
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, tercatat bencana hidrometeorologi telah terjadi di 112 titik sepanjang Januari hingga awal Februari 2026.
Rangkaian bencana yang meliputi banjir, tanah longsor, dan angin kencang ini telah berdampak pada 23.687 kepala keluarga, dengan 755 di antaranya terpaksa mengungsi ke zona yang lebih aman.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, menjelaskan bahwa karakter bencana tahun ini jauh lebih kompleks. Menurutnya, durasi hujan yang panjang menyebabkan kejenuhan air pada tanah, yang memicu longsor di wilayah perbukitan seperti Bojongmangu dan Serang Baru.
“Dalam satu bulan terakhir, kami menangani banjir, longsor, dan angin kencang secara bersamaan. Ini menunjukkan pengaruh cuaca ekstrem yang cukup kuat,” jelas Muchlis.
Kondisi ini turut memicu perhatian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menilai bahwa posisi geografis Bekasi menjadikannya daerah dengan risiko banjir nasional yang sangat tinggi.
Ia menekankan bahwa penanganan darurat tidak lagi cukup tanpa adanya adaptasi kebijakan dan infrastruktur yang fundamental.
“Perubahan iklim membuat pola hujan makin ekstrem. Penanganan darurat penting, tetapi tidak bisa dijadikan solusi jangka panjang,” tegas Raditya Jati.
Sebagai langkah ke depan, BNPB mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memperkuat sistem peringatan dini yang lebih adaptif, melakukan normalisasi sungai secara konsisten, serta menata ruang wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan. Adaptasi ini menjadi krusial agar risiko bencana tidak terus meningkat seiring pola cuaca yang kian tidak menentu. (*)
