Rotasi.co.id – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Swasta berbasis gotong royong resmi diwujudkan melalui kolaborasi sektor swasta.
Salah satu bentuk nyata hadir dari Summarecon Group bersama Yayasan Budha Tzu Chi, yang merenovasi 500 rumah tidak layak huni dan 50 fasilitas umum di wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Jawa Barat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengapresiasi langkah tersebut sebagai terobosan penting dalam pembangunan perumahan rakyat.
Menurutnya, program ini membuktikan bahwa peningkatan kualitas hunian tidak hanya bisa bergantung pada dana negara melalui APBN, melainkan juga melalui sinergi dengan sektor swasta dan lembaga sosial.
“Pak Prabowo pernah menyampaikan jangan jadi pengusaha yang serakah, tetapi jadilah pengusaha yang berbagi. Hari ini saya melihat hal itu diwujudkan melalui aksi nyata Summarecon dan Budha Tzu Chi,” ujar Maruarar saat menghadiri peresmian renovasi rumah di Bekasi, Kamis (21/8/2025).
Ia menjelaskan, BSPS Swasta ini berjalan sejalan dengan program 3 juta rumah yang tengah digencarkan pemerintah pusat.
Dari total 500 rumah yang direnovasi, 250 unit berada di Kabupaten Bekasi dan 250 unit lainnya di Kota Bekasi. Renovasi dilakukan berdasarkan data yang dihimpun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Rakyat sangat bahagia. Saya tadi berbincang langsung dengan masyarakat, dan mereka menyampaikan rasa syukur serta kebahagiaan atas bantuan ini. Ini bukti negara hadir, bukan hanya melalui APBN, tetapi lewat orkestrasi pemerintah daerah, pengusaha, dan yayasan sosial,” tegasnya.
Selain memberikan dampak nyata bagi masyarakat, kehadiran BSPS Swasta berbasis gotong royong mencerminkan semangat kebersamaan yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
“Program ini sekaligus menjadi model kolaborasi yang bisa ditiru daerah lain dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” paparnya.
Pemerintah optimistis inovasi BSPS Swasta akan mempercepat pencapaian target penyediaan rumah layak huni, sehingga semakin banyak keluarga prasejahtera yang merasakan manfaatnya tanpa harus menunggu alokasi anggaran dari APBN. (*)
