Rotasi.co.id – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) menegaskan pentingnya pemimpin yang berkomitmen serius dalam membenahi sistem pendidikan, demi menciptakan generasi yang lebih baik dan berkualitas di Kota Bekasi.
Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauli mengungkapkan, berbagai masalah pendidikan Kota Bekasi yang tengah dihadapi seperti PPDB, percaloan, dan ketimpangan daya tampung siswa di sekolah negeri diharapkan menjadi fokus perhatian calon Kepala Daerah yang hendak memimpin Kota Bekasi nanti.
“Pernah berhasil sekali PPDB online 100% itu di tahun 2014, untuk yang pertama dan terakhir kali. Setelah itu tidak terlaksana lagi,” ujar Ayung di Kantor Yayasan Patriot, Kalibaru, Kota Bekasi, Selasa (3/9/2024).
Ia menuturkan BMPS terus berjuang, berupaya agar pemerintah Kota Bekasi dapat melaksanakan peraturan Menteri Pendidikan tentang PPDB 100%.
“Di situ kan sudah dinyatakan ya untuk kapasitas siswa per-rombel itu berapa sudah diatur. Dan ketetapan-ketetapan itu berdasarkan kajian-kajian yang sangat matang ya,” ucapnya.
Ia menuturkan agar siswa miskin dapat ditampung di sekolah negeri, maka perlu adanya sedikit perubahan pada Perwal yang mengatur persentase jalur penerimaan siswa.
“Selama ini kan afirmasi hanya 20%, maka nanti kita usulkan untuk PPDB berikutnya agar afirmasi 50%, zonasi 20%, dan prestasi cukup 30% baik akademik maupun non akademik,” jelas Ayung.
Lebih lanjut ia menyebut Pemerintah melalui Dinas Sosial memiliki DTKS siswa, sehingga hal itu dapat menjadi acuan untuk memprioritaskan anak tersebut masuk ke Sekolah Negeri.
“Pemerintah jadi tidak perlu lagi membuat anggaran untuk membantu siswa miskin yang ada di Swasta, karena siswa miskin sudah masuk ke Sekolah Negeri,” katanya
BMPS menegaskan komitmennya pada dunia pendidikan dan berharap penuh kepada Calon Kepala Daerah agar memiliki misi pendidikan yang membawa Kota Bekasi lebih baik lagi.
“Selama pendidikan di Kota Bekasi ini dijadikan bancakan politik, bahwa kebijakan-kebijakan itu berafiliasi dengan para politikus yang ada di DPRD, maka khususnya komunitas pendidikan swasta di Kota Bekasi tidak akan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah di Pilkada 2024 nanti,” tutupnya.
