Rotasi.co.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Utara mencatat dan memverifikasi kerusakan fasilitas pendidikan akibat banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Aceh Utara, guna memastikan kebutuhan rehabilitasi sekolah dapat ditangani secara terukur dan berkelanjutan.
Pendataan tersebut mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan kesetaraan, PAUD, SD, hingga SMP.
“Kami melakukan pencatatan menyeluruh agar proses pemulihan pendidikan dapat segera direncanakan dan dilaksanakan secara tepat sasaran,” kata Kepala Disdikbud Aceh Utara, Jamaluddin, Rabu (17/12/2025).
Jamaluddin menjelaskan bencana alam tersebut menyebabkan banyak sarana dan prasarana sekolah rusak, sehingga menghambat proses belajar mengajar serta aktivitas administrasi pendidikan di sejumlah wilayah terdampak.
“Banjir dan longsor telah merusak fasilitas fisik dan pendukung pendidikan yang sangat esensial, sehingga saat ini kegiatan pembelajaran belum dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pendataan sementara, jumlah sekolah terdampak banjir di Aceh Utara dari seluruh jenjang pendidikan mencapai 592 satuan pendidikan. Kerusakan tersebut meliputi berbagai tingkat keparahan, mulai dari rusak sedang hingga roboh dan hanyut.
“Total sekolah terdampak mencapai 592 unit, terdiri dari jenjang kesetaraan, PAUD, SD, dan SMP,” jelas Jamaluddin.
Ia merinci, jumlah ruang belajar yang mengalami rusak sedang tercatat sebanyak 1.101 unit, rusak berat 558 unit, serta ruang kelas yang roboh atau hanyut mencapai 123 unit. Kondisi tersebut dinilai sangat memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera.
“Kerusakan ruang kelas ini tentu berdampak langsung pada keselamatan dan kenyamanan siswa dalam proses belajar,” katanya.
Selain ruang kelas, kerusakan juga terjadi pada fasilitas pendukung sekolah lainnya, termasuk ruang kantor, perpustakaan, laboratorium, dan toilet. Fasilitas-fasilitas tersebut memiliki peran penting dalam menunjang mutu layanan pendidikan.
“Kerusakan tidak hanya pada ruang belajar, tetapi juga ruang kantor sebanyak 254 unit, perpustakaan 176 unit, dan laboratorium 104 unit,” ujar Jamaluddin.
Kerusakan sanitasi sekolah juga tercatat cukup tinggi, dengan jumlah toilet atau MCK yang rusak mencapai 776 unit. Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi kesehatan dan kebersihan lingkungan sekolah.
“Fasilitas MCK yang rusak cukup banyak dan ini menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kesehatan warga sekolah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Jamaluddin menyampaikan bahwa kerusakan juga terjadi pada fasilitas mobiler dan peralatan pembelajaran, termasuk meja, kursi, papan tulis, hingga perangkat teknologi informasi.
“Meja belajar siswa yang rusak mencapai 26.928 unit, kursi siswa 36.455 unit, papan tulis 1.769 unit, serta chromebook yang terendam banjir sebanyak 1.775 unit,” paparnya.
Menurut Jamaluddin, besarnya kerusakan tersebut membutuhkan anggaran pemulihan yang sangat besar, sehingga tidak memungkinkan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Untuk menangani kerusakan sebesar ini dibutuhkan biaya besar, dan jika hanya mengandalkan APBD tentu tidak akan mampu, sehingga diperlukan dukungan APBN,” tegasnya.
Disdikbud Aceh Utara berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan anggaran agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah dapat segera dilakukan demi keberlangsungan pendidikan bagi para siswa terdampak bencana.
“Kami berharap pemulihan pendidikan dapat menjadi prioritas, karena pendidikan adalah kebutuhan dasar anak-anak kita,” pungkas Jamaluddin. (*)
