Rotasi.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap kedua dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko 3, IKN, Selasa (11/11/2025).
Dukungan ini diberikan untuk memastikan transisi pembangunan ibu kota baru dapat berjalan tepat waktu dan sesuai target nasional.
Dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Capaian Pembangunan Tahap 1 dan Tahap 2 IKN, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan bahwa progres pembangunan di lapangan menunjukkan perkembangan signifikan.
“Saya melihat sendiri bagaimana progres pembangunannya berjalan dengan sangat baik. Kementerian ATR/BPN mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Otorita IKN, mulai dari pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan hingga kawasan yudikatif dan legislatif,” ujar Wamen Ossy dalam keterangan tertulisnya.
Ia menambahkan bahwa dukungan kementeriannya mencakup penguatan tata ruang dan penyediaan lahan sebagai fondasi awal pembangunan ibu kota baru.
“Secara fondasi, Kementerian ATR/BPN sejak 2020 sudah berperan dalam pengadaan tanah serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN,” terangnya.
Hingga November 2025, ATR/BPN telah menyelesaikan 13 paket pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur utama IKN. Paket tersebut meliputi lahan untuk tempat pengolahan sampah terpadu, dermaga logistic, bendungan sepaku, intake sungai sepaku, duplikasi jembatan pulau balang, sistem penyediaan air minum, jalan bebas hambatan dan konektivitas kawasan.
“Penyelesaian ini menjadi landasan bagi pemerintah dalam mempercepat pembangunan fisik IKN pada fase berikutnya,” ungkapnya.
Selain pengadaan tanah, ATR/BPN juga menuntaskan sembilan RDTR IKN yang kini siap diintegrasikan ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Integrasi ini akan mempermudah perizinan dan investasi, serta memastikan pembangunan kota berlangsung sesuai rencana tata ruang.
“RDTR yang sudah tuntas akan mempercepat proses perizinan dan memperjelas arah pembangunan, sehingga setiap langkah yang dilakukan sesuai koridor ruang yang sudah ditetapkan,” jelas Wamen Ossy.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Muhammad Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa pembangunan tahap kedua telah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, yang memutakhirkan rencana kerja pembangunan nasional.
“Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk menyelesaikan pembangunan prasarana fisik agar IKN menjadi Ibu Kota Politik pada 2028,” ungkapnya.
“Kami memastikan seluruh indikator tersebut dipenuhi sesuai jadwal agar IKN dapat berfungsi optimal,” ujarnya.
Rapat koordinasi yang dihadiri ATR/BPN ini merupakan bagian dari Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Otorita IKN dan mitra kerja lainnya. Melalui forum ini, ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan mengawal progres pembangunan agar tuntas sesuai rencana.
“Kami akan terus memastikan setiap progress pembangunan IKN berjalan baik dan tuntas. Ini adalah proyek masa depan bangsa,” pungkasnya. (*)
