Rotasi.co.id – Lebih dari 100 petani yang tergabung dalam Petani Penggerak Gotong Royong (PGR) Bekasi Wilayah Utara menggelar aksi damai sekaligus audiensi di Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi, Senin (27/7/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan kepada pemerintah agar segera melakukan perbaikan darurat jaringan irigasi yang mengalami kerusakan parah. Para petani menilai langkah cepat diperlukan untuk menyelamatkan sekitar 2.000 hektare lahan pertanian yang terancam mengalami kekeringan menjelang musim tanam kedua.
“Kami datang bukan untuk meminta belas kasihan, tetapi menuntut hak kami sebagai petani yang telah dijamin oleh undang-undang. Irigasi adalah kebutuhan utama agar sawah kami tetap produktif,” tegas Ketua Petani Penggerak Gotong Royong Bekasi Wilayah Utara, Jejen Jaenudin.
Audiensi tersebut dihadiri oleh PLT Bupati Bekasi, Camat Pebayuran, perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Perum Jasa Tirta II (PJT II), Dinas Pertanian, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Pertemuan lintas instansi tersebut bertujuan mencari solusi percepatan penanganan kerusakan jaringan irigasi yang menjadi penopang utama sektor pertanian di wilayah utara Kabupaten Bekasi.
“Kami berharap seluruh instansi dapat bergerak bersama agar persoalan ini segera ditangani sebelum musim tanam kedua dimulai,” ujar Jejen.
Petani Sebut Masalah Bukan Kekurangan Air, Tetapi Distribusi Irigasi Rusak
Dalam penyampaian aspirasi, Jejen menjelaskan bahwa penyebab utama kekeringan bukan berasal dari minimnya debit air di hulu Sungai BKG. Menurutnya, air masih tersedia dalam jumlah cukup, namun tidak dapat mengalir secara optimal akibat kerusakan jaringan distribusi irigasi.
“Hulu Sungai BKG, yaitu BTB 13, justru memiliki debit air yang cukup. Persoalan utama berada pada saluran distribusi yang rusak sehingga air tidak sampai ke lahan pertanian,” ungkapnya.
Ia menjelaskan kerusakan paling parah berada di sepanjang sekitar sembilan kilometer saluran irigasi, terutama pada ruas BKG 16 hingga BKG 25. Kondisi pintu air yang rusak, tanggul yang kritis, serta sedimentasi yang mempersempit saluran menyebabkan distribusi air menuju areal persawahan terganggu.
“Apabila kondisi ini tidak segera diperbaiki, ribuan hektare sawah berpotensi mengalami gagal tanam bahkan gagal panen,” katanya.
Karangharja dan Karangsegar Menjadi Wilayah Paling Terdampak
Jejen mengungkapkan bahwa Desa Karangharja dan Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran, menjadi wilayah yang paling terdampak akibat rusaknya jaringan irigasi tersebut. Kedua desa tersebut selama ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi di wilayah utara Kabupaten Bekasi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi Tahun 2022, Kecamatan Pebayuran memiliki luas wilayah sekitar 83 kilometer persegi yang terdiri atas 13 desa. Desa Karangsegar memiliki luas sekitar 9,74 kilometer persegi, sedangkan Desa Karangharja mencapai 9,71 kilometer persegi, dengan sebagian besar wilayah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian produktif.
“Apabila distribusi air terus terganggu, maka produktivitas pertanian di wilayah utara Kabupaten Bekasi akan ikut terdampak,” tutur Jejen.
Petani Tegaskan Infrastruktur Irigasi Merupakan Hak yang Dilindungi Undang-Undang
Perwakilan petani lainnya menyampaikan bahwa kondisi infrastruktur irigasi semakin memprihatinkan. Selain kerusakan pintu air dan tanggul, tumpukan sampah di saluran irigasi turut menghambat aliran air menuju area persawahan.
“Pintu air BKG 5 hingga BKG 6 sudah tidak berfungsi. Sementara tanggul dari BKG 16 sampai BKG 25 mengalami kerusakan cukup berat,” ungkap perwakilan petani.
Menurut para petani, pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pertanian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah segera merealisasikan perbaikan jaringan irigasi sebagai bentuk perlindungan terhadap sektor pertanian.
“Ini bukan sekadar permohonan. Pemerintah daerah memiliki kewajiban memfasilitasi perbaikan infrastruktur pertanian demi keberlangsungan usaha tani masyarakat,” tegasnya.
PLT Bupati Bekasi Pastikan Rehabilitasi Irigasi Menjadi Prioritas
Menanggapi aspirasi para petani, PLT Bupati Bekasi menyatakan pemerintah daerah akan menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan. Menurutnya, percepatan rehabilitasi jaringan irigasi merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional.
“Sebagaimana arahan Presiden, rehabilitasi jaringan irigasi harus dipercepat, termasuk perbaikan pintu air, tanggul, serta saluran distribusi. Ini menjadi tanggung jawab bersama yang harus segera diwujudkan,” ujar PLT Bupati Bekasi.
Sebagai langkah awal, pemerintah daerah bersama BBWS Citarum, perangkat daerah terkait, dan perwakilan petani akan melaksanakan survei lapangan pada Selasa, 28 Juli 2026. Survei tersebut bertujuan memetakan titik-titik kerusakan sehingga proses penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Kami akan turun langsung ke lapangan bersama seluruh instansi terkait. Penanganan akan dimulai berdasarkan hasil identifikasi kondisi riil di lokasi,” katanya.
Alat Berat Disiapkan untuk Normalisasi Sungai BKG
Selain melakukan survei, pemerintah daerah juga memastikan kesiapan alat berat guna mempercepat normalisasi saluran irigasi di Sungai BKG. Langkah tersebut diharapkan mampu mengatasi sedimentasi serta memperlancar kembali distribusi air menuju areal persawahan.
“Alat berat akan kami siapkan dan diprioritaskan untuk penanganan di Sungai BKG agar distribusi air dapat kembali normal,” tegas PLT Bupati Bekasi.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar mewaspadai potensi musim kemarau berkepanjangan maupun dampak fenomena El Niño yang berpotensi memperburuk kondisi kekeringan di wilayah pertanian.
“Kita harus mengantisipasi kemungkinan kemarau panjang sehingga langkah-langkah penanganan dapat dilakukan lebih cepat sebelum kondisi semakin memburuk,” ujarnya.
Audiensi Diharapkan Menjadi Awal Percepatan Penanganan Kekeringan
Audiensi yang diikuti ratusan petani tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, instansi teknis, serta masyarakat tani. Komitmen pemerintah untuk melakukan survei lapangan dan menyiapkan alat berat diharapkan menjadi langkah awal percepatan rehabilitasi jaringan irigasi di wilayah utara Kabupaten Bekasi.
“Harapan kami sederhana, air kembali mengalir ke sawah sehingga musim tanam kedua dapat berjalan normal dan petani tidak mengalami gagal panen,” pungkas Jejen.
Dengan percepatan perbaikan jaringan irigasi, pemerintah diharapkan mampu menjaga produktivitas sekitar 2.000 hektare lahan pertanian di Kecamatan Pebayuran sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional melalui keberlanjutan produksi pangan di Kabupaten Bekasi. (*)
