Rotasi.co.id – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, meninjau titik tanggul jebol di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muaragembong, untuk memastikan percepatan penanganan darurat sesuai komitmen pemerintah daerah pada masa pemulihan bencana.
Kunjungan lapangan ini bertujuan menindaklanjuti laporan masyarakat serta memastikan efektivitas respons cepat tanggap darurat yang dilakukan oleh lintas sektoral agar kondisi lingkungan segera terkendali.
Saat berada di lokasi, Asep mengapresiasi kolaborasi antara BPBD, pihak kecamatan, desa, serta masyarakat yang bergerak cepat membendung luapan air. Ia mencatat bahwa koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) telah dilakukan agar penanganan teknis berjalan sesuai prosedur keamanan.
“Saya datang ke sini setelah menerima laporan dari masyarakat terkait tanggul jebol. Alhamdulillah penanganan cepat sudah dilakukan. Terima kasih Pak Camat, Lurah, masyarakat, juga Pak Kalak BPBD yang telah bahu-membahu di lapangan. BBWS juga sudah turun dan sekarang kita lihat kondisi air sudah mulai landai,” ujar Asep Surya Atmaja, Rabu (21/1/2026).
Berdasarkan hasil identifikasi sementara, tercatat ada lima titik tanggul kritis di Kecamatan Muaragembong, serta beberapa titik rawan lainnya di wilayah Cabangbungin dan Pebayuran. Asep menegaskan bahwa penguatan tanggul harus dilakukan sesegera mungkin sebagai langkah antisipasi agar kerusakan tidak berulang saat debit air kembali meningkat.
“Tadi sudah saya bicarakan dengan BBWS, anggaran penanganan sudah disiapkan dan kita ingin dilakukan secepat mungkin. Ini untuk langkah preventif, jangan sampai setelah surut justru jebol lagi untuk kedua kali,” tegasnya.
Meski saat ini material penahan masih bersifat sementara berupa karung pasir, batu, dan bronjong, pemerintah daerah terus mendorong percepatan pembangunan tanggul permanen. Asep berharap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memprioritaskan penyelesaian Detail Engineering Design (DED) untuk wilayah terdampak di sepanjang Sungai Citarum.
Selain infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga menjamin bantuan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat terjangan luapan air. “Warga yang terdampak kami minta datang ke kantor, kami usahakan melalui anggaran daerah. Kalau tidak memungkinkan, bisa lewat Baznas atau CSR,” tambahnya.
Secara umum, kondisi banjir di Kabupaten Bekasi menunjukkan tren penurunan, dari semula 17 kecamatan terdampak kini menjadi 11 kecamatan. Namun, Pemkab Bekasi tetap waspada mengingat curah hujan masih berpotensi tinggi. “Tugas kita pemerintah daerah adalah mencari solusi jangka panjang agar bisa meminimalisir banjir tahunan ini,” pungkas Asep. (*)
