Rotasi.co.id – Ratusan sopir angkutan kota (angkot) melakukan aksi demonstrasi di depan Plaza Patriot Candrabhaga guna menolak peresmian layanan bus Trans Bekasi Keren (Trans Beken) yang dinilai mematikan mata pencaharian mereka.
Aksi yang berlangsung pada Selasa (10/2/2026) ini menyebabkan kemacetan panjang setelah puluhan unit angkot berjajar menutup jalur utama sebagai bentuk protes atas kebijakan operasional transportasi publik baru tersebut.
Massa aksi membawa sejumlah spanduk yang mengecam kurangnya koordinasi antara Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi dengan organisasi angkutan darat (Organda). Mereka menyoroti ketimpangan persaingan usaha, di mana Trans Beken beroperasi secara gratis di trayek yang bersinggungan langsung dengan angkot konvensional berbayar.
“Saya K-11 yang sudah dimasuki Trans Beken, dan dia mengatakan gratis. Dalam satu trayek ada dua institusi; yang satu berbayar, yang satu tidak. Bagaimana pemerintah ini untuk rakyatnya?” ujar Sitompul (53), salah satu sopir angkot yang telah beroperasi selama 25 tahun di Bekasi.
Ia mengungkapkan pendapatan harian para sopir anjlok drastis hingga seringkali tidak mampu menutupi biaya setoran sebesar Rp120.000.
Ia menyayangkan ketiadaan mediasi atau solusi konkret, seperti program kredit lunak peremajaan unit, sebelum pemerintah meluncurkan operator baru.
“Para sopir merasa diabaikan oleh negara meski mereka masih memiliki modal tenaga untuk bekerja secara mandiri,” ungkapnya.
Senada dengan Sitompul, pengemudi angkot rute K-25, Inay (31), menyatakan para sopir sebenarnya tidak anti terhadap modernisasi transportasi.
Namun, mereka menuntut sistem persaingan yang adil agar pendapatan mereka yang kini tersisa 20 persen dapat kembali pulih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
“Sebenarnya kita tidak langsung menolak program pemerintah, busnya bagus dan rapi. Tapi bagaimana nasib sopir? Pendapatan sekarang habis hanya untuk setoran dan bensin, tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan keluarga,” keluh Inay.
Aksi ini menjadi peringatan keras bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk mengevaluasi integrasi moda transportasi agar tidak terjadi kanibalisme ekonomi antar-pelaku usaha. Para sopir berharap pemerintah segera membuka ruang diskusi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan skema transisi yang tidak merugikan rakyat kecil yang telah puluhan tahun melayani kebutuhan mobilitas warga Bekasi. (*)
