Rotasi.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana mengalihfungsikan sebagian trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, untuk mengurai kemacetan lalu lintas.
Rencana tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Jakarta, Pramono Anung.
Namun, kebijakan itu menuai tanggapan beragam dari warga yang khawatir langkah tersebut justru menambah persoalan.
Syafrin menjelaskan, penyempitan jalan di kawasan TB Simatupang terjadi akibat beberapa proyek infrastruktur, mulai dari pipanisasi, pembangunan saluran limbah, hingga proyek complete street yang dikerjakan Dinas Bina Marga. Kondisi tersebut membuat sejumlah titik hanya menyisakan satu lajur kendaraan.
“Kami bersama Dinas Bina Marga akan mengambil sedikit trotoar, khususnya di area Cibis Park, sehingga lebar lajur lalu lintas bisa kembali dua lajur,” kata Syafrin dalam keterangannya dikutip Senin (25/8/2025).
Ia menambahkan, Dishub DKI akan memastikan desain ulang trotoar tetap memperhatikan aspek keselamatan pejalan kaki. “Kami akan hitung ulang safety work agar fungsi trotoar tetap ada, meski sebagian lahannya dipakai kendaraan,” ujarnya.
Warga Kritik Alih Fungsi Trotoar
Sejumlah warga menilai solusi alih fungsi trotoar bukan langkah tepat. Arif (27), salah seorang warga, berpendapat pemerintah seharusnya fokus menyelesaikan proyek galian terlebih dahulu.
“Kalau trotoar dipakai jalan, harus dirusak dulu, makan waktu, makan biaya. Bisa jadi malah tambah macet,” ungkap Arif saat ditemui di lokasi, Sabtu (23/8).
Hal senada diutarakan Jumanto (40). Ia menilai penyebab utama kemacetan adalah proyek galian yang belum selesai. “Kalau untuk ngurangin macet setuju, tapi lebih baik galiannya cepat diberesin. Itu kan proyek strategis nasional,” jelasnya.
Keduanya juga menyoroti perlunya pengaturan lalu lintas di jam sibuk. Menurut mereka, keberadaan petugas di lapangan sangat membantu memperlancar arus kendaraan, terutama saat jam berangkat dan pulang kerja.
Dukungan Gubernur Pramono
Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan setuju dengan rencana tersebut. Baginya, hal utama adalah mengurai kemacetan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Saya menyetujui itu, bahkan ketika mau menutup atau membuka outlet tol, saya izinkan. Yang penting kemacetan di kawasan itu bisa teratasi,” ujar Pramono di Hotel JS Luwansa, Sabtu (23/8).
Pramono mengakui kondisi di sepanjang TB Simatupang saat ini kurang nyaman, baik bagi pengendara maupun pejalan kaki. “Hampir setiap 50 meter ada proyek nasional yang mengganggu kenyamanan. Itu harus dibenahi,” tambahnya.
Dengan rencana alih fungsi sebagian trotoar ini, Pemprov DKI Jakarta dihadapkan pada tantangan menyeimbangkan kebutuhan kelancaran lalu lintas dengan hak pejalan kaki. Warga berharap solusi yang ditempuh benar-benar menyelesaikan akar masalah, bukan sekadar tambal sulam. (*)
