ROTASI.CO.ID – Birokrasi pamor kelurahan yang terbilang mempersulit warga, membuat Komisi I DPRD Kota Bekasi Bidang Kepemerintahan dan Hukum, Ahmad Ustuchri angkat suara. Ia melihat penurunan pelayanan kepada warga.
“Ini saya lihat kualitas pelayanan jadi menurun sangat jauh. Pelayanan sipil ini kan pernah mengantarkan sampai ke pintu rumah. Tapi kalau sekarang harus disamperin 1 hingga 2 kali tapi nggak selesai, berarti ini ada yang salah, Kalau urusan basic begini ada masalah, kapan mau majunya kita,” ungkap Ustuchri saat dihubungi ROTASI pada Selasa (23/6/2020).
Ia menyatakan tunjangan daerah untuk aparat sipil pemerintahan Kota Bekasi sudah terbilang besar. Katanya, apabila pelayanan terhadap masyarakat masih sangat minim bahkan menurun, maka ia juga meminta kepada BKD, Sekda bahkan Wali Kota untuk mereview pekerjaan Staffnya.
“Tunjangan di Bekasi itu 3 terbesar. Kalau kinerjanya begini harus jadi perhatian Petinggi Pemerintah ini. Kasih Punishment untuk mereka yang tidak berikan pelayanan masyarakat secara maksimal. Jangan ada lagi masyarakat yang jadi korban. Ini lagi susah karena Covid, ko malah dibuat susah lagi dengan di peras tenaga dan ongkosnya Cuma buat bolak balik karena Birokrasi yang amburadul begini,” tegas Ustuchri.
Ia selaku Komisi I DPRD Kota Bekasi berjanji akan menindak lanjuti terkait Birokrasi yang mempersulit pelayanan terhadap Masyarakat. Ia berharap seluruh stakeholder dapat memperhatikan terkait pelayanan terhadap masyarakat. (ar)
Comments 2