Rotasi.co.id — Nasib angkutan umum di Kota Bekasi masih memprihatinkan. Ketua Organda Kota Bekasi, Indra Hermawan, menyebut hingga kini belum ada perubahan signifikan meskipun pihaknya telah mengajukan sejumlah usulan transformasi kepada Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
“Sampai saat ini wajah transportasi angkutan di Kota Bekasi belum berubah. Kami belum merasakan keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha maupun pengemudi angkutan,” ujar Indra saat ditemui di kantornya, Selasa (17/6/2025).
Menurutnya, pemerintah daerah Kota Bekasi dinilai belum menunjukkan dukungan konkret dalam pengembangan angkutan umum, berbeda dengan Kota Bogor yang telah memulai transformasi besar-besaran terhadap sistem angkotnya.
Ia mencontohkan kendaraan lama di Bogor dibeli oleh pemerintah dan diberlakukan sistem remajakan atau dikeluarkan dari operasi.
“Bogor sudah jauh lebih terkonsep. Di sana kendaraan lama dibeli pemerintah, kalau tidak diremajakan, izinnya dicabut,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia menegaskan angkutan umum di Kota Bekasi sudah hadir sejak sebelum Bekasi resmi menjadi kota. Keberadaan angkot telah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menegaskan bahwa angkot memiliki segmen pasar khusus yang tidak bisa diabaikan.
“Angkot ini melayani banyak kalangan, seperti ibu-ibu dari pasar, siswa sekolah, hingga karyawan yang mengandalkan moda transportasi terjangkau untuk menuju LRT, MRT, atau stasiun,” paparnya.
Namun, hingga kini belum ada sinyal positif dari Pemkot Bekasi untuk mendukung inisiatif Organda. Indra menyebut berbagai kendala, mulai dari sulitnya akses uji KIR, perizinan yang berbelit, hingga ketiadaan lokasi penampungan kendaraan angkutan umum yang ingin diremajakan.
“Kami ingin lakukan uji KIR sesuai standar operasional pelayanan angkutan, tapi tidak diizinkan. Padahal secara aturan masih memungkinkan,” keluhnya.
Indra berharap, dengan hadirnya kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang baru, akan terjadi perubahan nyata, bukan sekadar janji kampanye.
“Saat kampanye, Wakil Wali Kota pernah menyatakan akan memprioritaskan pengemudi angkot. Kami masih menunggu realisasinya,” tambah Indra.
Ia mengaku telah menyiapkan konsep transformasi angkutan umum yang matang. Indra menegaskan bahwa pihaknya tidak meminta bantuan dana dari pemerintah, hanya dukungan kebijakan dan legalitas program yang mereka rancang.
“Kami tidak meminta dana. Kami hanya meminta persetujuan agar program transformasi angkutan umum bisa dijalankan demi kepentingan warga Bekasi,” tutupnya.
Kondisi stagnan sektor transportasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya mewujudkan sistem transportasi publik yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dukungan konkret dari pemerintah sangat dibutuhkan agar transformasi angkutan umum tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat. (*)
