Rotasi.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi rakyat melalui penguatan tanggung jawab negara dan semangat gotong royong lintas sektoral guna mempercepat pemulihan pascabencana di berbagai wilayah Indonesia.
Pernyataan strategis tersebut disampaikan dalam acara Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025–2030 yang berlangsung di Masjid Istiqlal, Jakarta.
Menteri Nusron, yang baru saja dilantik sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana, menekankan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan pascamusibah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat harus dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi serta berkeadilan.
Ia juga mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang memprioritaskan keselamatan rakyat melalui kebijakan lingkungan yang radikal.
“Hari ini, kesinambungan gotong royong kita lanjutkan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berkeadilan. Negara bertanggung jawab melindungi rakyat, terutama kelompok paling rentan agar mampu bangkit secara bermartabat dari setiap musibah,” ujar Menteri Nusron dalam keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (10/2/2026).
Salah satu langkah konkret pemerintah yang disoroti adalah pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang terbukti merusak ekosistem dan memicu bencana banjir. Namun, Nusron menegaskan bahwa sanksi administratif tersebut harus dibarengi dengan supremasi hukum yang ketat bagi para perusak alam.
“Pencabutan izin saja tidak cukup, harus ditindaklanjuti dengan tindakan hukum karena merusak lingkungan merupakan kejahatan luar biasa yang akan dihukum berat di dunia maupun akhirat,” tegas Menteri Nusron.
Selain tindakan pemerintah, MUI turut berkontribusi nyata dengan menyalurkan bantuan rehabilitasi untuk tiga masjid besar serta donasi perbaikan 500 rumah bagi guru mengaji dan marbot di lokasi terdampak bencana. Upaya ini merupakan representasi dari peran ormas Islam dalam memberikan manfaat langsung bagi umat.
“Tanggung jawab mengatasi bencana bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua, termasuk para tokoh agama,” pungkasnya.
Acara bertajuk “Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa” ini turut dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden ke-10 RI Jusuf Kalla, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Kehadiran ribuan perwakilan pondok pesantren dan majelis taklim se-Jabodetabek ini menjadi simbol kekuatan solidaritas nasional dalam menghadapi tantangan bencana di masa depan. (*)
