Rotasi.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan dukungan penuh terhadap Program Strategis Nasional (PSN) di bidang ketahanan energi melalui percepatan penyediaan lahan dan perizinan tata ruang dalam Rapat Koordinasi Satgas Transisi Energi Terbarukan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (11/03/2026).
Langkah strategis ini bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur energi nasional, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), guna mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak serta memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa.
Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi potensi lahan seluas 849.000 hektare di seluruh Indonesia yang bersumber dari tanah Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang.
Khusus untuk wilayah Pulau Jawa, tersedia potensi lahan sekitar 50.000 hingga 60.000 hektare yang siap dipetakan kembali untuk mendukung instalasi energi terbarukan.
“Untuk menyukseskan program ini, kami memberikan dukungan melalui pelayanan pertanahan dan tata ruang. Dari sisi pelayanan pertanahan, kami menyiapkan potensi lahan yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang,” ujar Nusron Wahid dalam keterangan tertulis yang diterima.
Selain aspek ketersediaan lahan, Kementerian ATR/BPN berkomitmen mempermudah proses administrasi melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Instrumen ini menjadi dasar hukum utama bagi pelaku industri untuk memproses perizinan lanjutan secara terintegrasi. Menteri Nusron juga mengusulkan agar proyek pengembangan energi terbarukan ini segera dimasukkan ke dalam skema PSN agar koordinasi lintas sektoral berjalan lebih ramping.
“Saat ini Kementerian ATR/BPN tengah melakukan pemetaan dan identifikasi lebih lanjut terhadap lokasi-lokasi tersebut. Dengan masuk skema PSN, penyesuaian pemanfaatan ruang maupun penyelesaian aspek pertanahan dapat dilakukan lebih cepat,” pungkas Nusron.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyambut baik dukungan tersebut seraya menegaskan instruksi Presiden untuk mencapai target kapasitas PLTS hingga 100 gigawatt. Sinergi antara ketersediaan lahan dari Kementerian ATR/BPN dan target kapasitas energi dari Kementerian ESDM diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam geoekonomi global melalui kemandirian energi hijau yang berkelanjutan. (*)
