Rotasi.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memperkuat transformasi digital layanan pertanahan dengan mengintegrasikan aspek keamanan data berlapis dan kepastian hukum demi melindungi dokumen milik masyarakat.
Langkah strategis ini bertujuan untuk meminimalisir risiko pemalsuan, pencurian, serta kerusakan dokumen fisik, sekaligus menciptakan sistem birokrasi yang lebih transparan dan efisien di seluruh Indonesia.
Menteri Nusron menjelaskan sistem elektronik yang diterapkan saat ini menggunakan autentikasi digital, tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan enkripsi data berbasis server nasional. Inovasi ini terbukti efektif menekan antrean di Kantor Pertanahan hingga 80 persen karena masyarakat tidak lagi diwajibkan hadir secara fisik untuk layanan tertentu.
“Transformasi digital tentu harus berjalan seiring dengan penguatan aspek keamanan dan kepastian hukum. Kami ATR/BPN telah menerapkan sistem pengamanan berlapis melalui autentikasi digital, tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan enkripsi data berbasis server nasional,” ujar Menteri Nusron Wahid dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (1/4/2026).
Data statistik menunjukkan bahwa 83 persen berkas layanan pertanahan nasional kini didominasi oleh tiga sektor utama, yakni Hak Tanggungan, Layanan Informasi, dan Peralihan Hak.
Saat ini, layanan Hak Tanggungan dan Informasi Pertanahan telah sepenuhnya berbasis elektronik, sementara layanan Peralihan Hak dijalankan melalui sistem hybrid. Digitalisasi ini dipandang sebagai solusi konkret untuk mencegah praktik mafia tanah dan penyalahgunaan dokumen.
“Dengan sistem elektronik, keaslian dokumen lebih terjamin dan praktik penyalahgunaan dapat ditekan,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.
Hingga Maret 2026, Kementerian ATR/BPN tercatat telah menerbitkan sebanyak 7,6 juta sertipikat elektronik atau sekitar 7,8 persen dari total sertipikat nasional. Meski masih terdapat 89,4 juta sertipikat analog yang perlu dikonversi, pemerintah berkomitmen untuk terus mengakselerasi migrasi data ini.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin tersebut, Menteri Nusron hadir didampingi Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama. (*)
