Rotasi.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak pemerintah daerah Riau aktif mendorong masyarakat memperbarui data pertanahan.
Imbauan ini disampaikan dalam rapat koordinasi di Pekanbaru, Kamis (24/04/2025), bersama Gubernur Riau dan kepala daerah setempat.
“Kami mohon kepada Bupati dan Wali Kota untuk menginstruksikan kepada masyarakat untuk mengecek, menyerahkan sertipikatnya yang lama dan diberi sertipikat yang baru,” kataMenteri Nusron dalam keterangan tertulis yang diterima.
Perbaikan data menyasar sertipikat KW 4, 5, dan 6 (1961-1997) yang belum dilengkapi peta tanah, guna meningkatkan akurasi data pertanahan seiring perkembangan teknologi.
Data terkini menunjukkan 67,07% Area Penggunaan Lain (APL) di Riau telah terdaftar dan 65,36% bersertifikat. Namun, 17,23% tanah terdaftar (523.148 bidang, 370.753,86 hektare) masih menggunakan sertifikat KW lama.
Menteri Nusron menekankan pentingnya layanan pertanahan bagi perekonomian Riau.
“Layanan pertanahan di Riau telah berkontribusi terhadap perekonomian Riau selama 2024 melalui penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebanyak Rp398 miliar dan Hak Tanggungan sebesar Rp19 triliun,” jelasnya.
Kerja sama pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk optimalisasi layanan ini. Rapat dihadiri Kepala Biro Humas ATR/BPN, Harison Mocodompis, Kakanwil BPN Riau, Nurhadi Putra, Gubernur Riau, Abdul Wahid, dan kepala daerah se-Riau. (*)
