Rotasi.co.id — Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, merespons serius keluhan yang disampaikan oleh petugas haji asal Kabupaten Bekasi terkait buruknya pelayanan transportasi dan akomodasi jamaah haji Indonesia di Arab Saudi.
Sudjatmiko meminta pemerintah Indonesia segera melakukan evaluasi menyeluruh serta memperkuat komunikasi diplomatik dengan Pemerintah Arab Saudi, guna memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Saya mendorong pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri untuk aktif menjalin komunikasi intensif dengan pihak Arab Saudi, agar pelayanan haji ke depan lebih manusiawi dan tidak menelantarkan jamaah,” ujar Sudjatmiko saat dimintai tanggapan, Senin (16/6/2025).
Sudjatmiko juga menegaskan bahwa ibadah haji merupakan momen sakral yang harus didukung dengan layanan terbaik, aman, dan terkoordinasi, serta menjadi prioritas dalam diplomasi bilateral Indonesia-Saudi Arabia.
Sudjatmiko berharap evaluasi lintas kementerian dilakukan secara serius, terutama oleh Kementerian Agama, Kemenlu, dan Komisi VIII DPR RI.
Ia menegaskan tanggung jawab negara adalah memastikan setiap jamaah haji merasa aman dan nyaman selama menunaikan rukun Islam kelima.
“Kita harus hadir secara nyata bagi jamaah. Tahun depan tidak boleh lagi ada kisah jamaah tertelantarkan,” tegas Sudjatmiko.
Sebelumnya, Muhtada Sobirin, salah satu Petugas Haji Daerah (PHD) asal Kabupaten Bekasi, menyampaikan keluhan keras atas buruknya sistem transportasi dan penataan akomodasi jamaah haji tahun 2025.
Menurut Muhtada, sejumlah jamaah asal Indonesia mengalami keterlambatan penjemputan yang sangat mengganggu kelancaran ibadah. Bahkan, sebagian dari mereka harus berjalan kaki sejauh lima kilometer dari Muzdalifah ke Mina karena tidak dijemput oleh bus yang seharusnya tersedia.
“Banyak jamaah terlantar di Muzdalifah. Mereka tidak dijemput ke Mina dan terpaksa jalan kaki. Ini sangat tidak manusiawi,” ungkap Muhtada seetibanya di Asrama Haji Bekasi pada kloter pertama.
Lebih lanjut, Muhtada mengungkapkan tahun ini sistem layanan dikelola oleh delapan perusahaan Sarikah, berbeda dari tahun sebelumnya yang hanya melibatkan satu penyedia di bawah kendali langsung Pemerintah Arab Saudi. Perubahan ini, menurutnya, justru menimbulkan kekacauan koordinasi.
Selain transportasi, Muhtada juga menyoroti masalah distribusi tenda (maktab) di Mina. Banyak jamaah Indonesia tidak mendapatkan tempat istirahat yang layak dan terpaksa tidur di selasar jalan karena tenda penuh atau tidak tersedia.
“Ini bukan soal kelalaian pemerintah Indonesia, tapi karena terbatasnya otoritas kita dalam mengatur operasional di Arab Saudi. Kita hanya bisa menyesuaikan dengan sistem yang ada,” pungkasnya. (*)
