Rotasi.co.id – Kementerian Sosial Republik Indonesia memperluas program digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 40 kabupaten/kota guna meningkatkan akurasi target sasaran dan menekan angka masyarakat yang berhak namun tidak terdaftar (exclusion error).
Langkah strategis ini diambil sebagai tindak lanjut atas keberhasilan uji coba (piloting) di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terbukti efektif mentransformasi tata kelola distribusi bantuan melalui integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau lebih dikenal dengan Gus Ipul, menegaskan keberanian dalam keterbukaan data merupakan kunci utama transformasi bangsa sebagaimana arahan Presiden.
Ia memaparkan bahwa penggunaan DTSEN di Banyuwangi berhasil menekan tingkat kesalahan data dari 77,7 persen menjadi 28,2 persen.
“Kalau Pak Presiden berbicara soal transformasi bangsa, salah satu yang harus kita mulai dengan berani adalah transformasi data. Dan kunci utama transformasi data adalah keterbukaan. Kita harus berbasis bukti. Dengan digitalisasi bansos, target kita bisa di bawah 10 persen,” ujar Gus Ipul dikutip Rabu (4/2/2026).
Transformasi ini mengadopsi Digital Public Infrastructure (DPI) yang memungkinkan masyarakat melakukan pemutakhiran data secara mandiri melalui mekanisme sanggah dan otentikasi biometrik.
Sistem ini dirancang untuk menghapus faktor subjektivitas atau relasi kedekatan dalam penentuan penerima bantuan, sehingga para pendamping sosial di lapangan memiliki dasar hukum dan data yang lebih kuat.
“Kalau dulu sering serba tidak enak karena faktor kedekatan. Sekarang ada cara baru yang lebih jelas. Beban pendamping itu besar, jika masyarakat tidak menerima bantuan, protesnya sering ke mereka,” tambah Gus Ipul menekankan pentingnya transparansi sistem baru ini.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengajak seluruh kepala daerah untuk bersinergi menyukseskan perluasan program ini. Luhut menargetkan proses digitalisasi di puluhan daerah tersebut dapat dirampungkan pada Juli mendatang sebagai bagian dari eksekusi program prioritas Presiden.
“Kita kerja ramai-ramai, satu padu. Seperti arahan Presiden, kalau kita bersatu, tidak ada yang bisa melawan. Kita mulai bulan ini, dan kita harapkan Juli bisa selesai,” tegas Luhut Pandjaitan.
Kementerian Sosial kini telah menyediakan berbagai kanal digital untuk mendukung partisipasi publik, mulai dari aplikasi SIKS-NG, aplikasi Cek Bansos, hingga WhatsApp Center. Upaya ini diharapkan tidak hanya memperbaiki distribusi bansos, tetapi juga memberikan edukasi kepada publik mengenai pentingnya integritas data administrasi kependudukan. (*)
