Rotasi.co.id – DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah memperluas pemerataan fasilitas pendidikan melalui pembangunan sekolah vertikal di wilayah yang masih mengalami keterbatasan lahan.
Langkah tersebut dinilai dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan daya tampung peserta didik sekaligus memperluas akses pendidikan, khususnya pada jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Dorongan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Bekasi, Nawal Husni, saat melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (P2D) di bidang pendidikan, Rabu (11/11/2026).
Pengawasan itu berfokus pada pemerataan akses sekolah, transparansi informasi penerimaan peserta didik baru, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
Nawal menilai pemerintah daerah perlu memastikan setiap masyarakat memperoleh kesempatan pendidikan yang adil. Menurutnya, ketersediaan fasilitas sekolah yang merata menjadi salah satu faktor penting agar anak-anak dapat mengakses pendidikan tanpa terkendala jarak maupun keterbatasan daya tampung.
“Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan pendidikan yang adil, khususnya di wilayah yang masih memiliki keterbatasan fasilitas sekolah,” kata Nawal.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Nawal adalah belum meratanya keberadaan sekolah SD dan SMP di sejumlah wilayah Kota Bekasi. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena kebijakan penerimaan peserta didik berdasarkan wilayah domisili atau sistem zonasi membutuhkan dukungan ketersediaan sekolah yang memadai di setiap kawasan.
Ia menjelaskan bahwa penerapan sistem zonasi belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat apabila jumlah dan persebaran sekolah belum seimbang dengan jumlah calon peserta didik. Karena itu, pemerintah daerah perlu memetakan wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan dan menyusun prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan.
“Karena kita masih menganut sistem zonasi, menurut saya belum semuanya bisa ter-cover. Jadi, salah satu pekerjaan rumah terbesar Pemerintah Kota Bekasi adalah membangun sekolah di setiap wilayah, baik kelurahan maupun kecamatan, mulai dari SD sampai SMP,” ujar Nawal.
Selain persoalan pemerataan lokasi sekolah, keterbatasan lahan juga menjadi tantangan dalam pembangunan fasilitas pendidikan di kawasan perkotaan. Ketersediaan tanah yang semakin terbatas membuat pemerintah daerah perlu mempertimbangkan pola pembangunan yang mampu mengoptimalkan penggunaan lahan tanpa mengabaikan kebutuhan ruang belajar dan fasilitas pendukung siswa.
Sebagai salah satu alternatif, Nawal mendorong pembangunan sekolah dengan konsep vertikal atau bertingkat. Model tersebut dinilai dapat meningkatkan kapasitas ruang pendidikan pada lahan yang terbatas, terutama di wilayah yang belum memiliki fasilitas SMP secara memadai.
“Ada beberapa wilayah yang belum memiliki SMP, tetapi alhamdulillah sekarang sudah dalam pembangunan. Karena lahannya terbatas, sekolah sekarang harus vertikal,” jelasnya.
Di sisi lain, Nawal menegaskan bahwa pengawasan DPRD terhadap sektor pendidikan juga mencakup upaya membantu masyarakat yang menghadapi kendala dalam memperoleh akses sekolah. Namun, ia mengingatkan bahwa persiapan pendidikan anak perlu dilakukan sejak awal oleh orang tua agar proses pendaftaran dan pemenuhan persyaratan tidak terkendala ketika masa penerimaan murid tiba.
Ia mengajak masyarakat untuk aktif mencari informasi mengenai prosedur penerimaan murid, persyaratan administrasi, serta berbagai program bantuan pendidikan yang tersedia. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu orang tua mempersiapkan kebutuhan pendidikan anak secara lebih terencana.
“Saya sebagai anggota DPRD tentu bisa membantu membuka akses bagi masyarakat yang kesulitan menyekolahkan anaknya. Tetapi, persiapannya harus dilakukan dari sekarang, jangan menunggu bantuan. Masyarakat harus aktif menggali informasi agar anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan,” tegasnya.
Nawal juga mengingatkan orang tua agar memperhatikan keberlanjutan pendidikan anak sejak jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas (SMA). Persiapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemilihan sekolah, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap jadwal pendaftaran, kelengkapan dokumen, dan peluang memperoleh bantuan biaya pendidikan.
“Persiapan tersebut mencakup informasi pendaftaran, kelengkapan administrasi, serta peluang memperoleh bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP),” tuturnya.
Dalam aspek penganggaran, Nawal turut menyoroti besarnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi untuk sektor pendidikan. Ia menyebut anggaran pendidikan mencapai sekitar 30 persen dari total APBD atau berkisar Rp1,7 triliun. Menurutnya, alokasi tersebut perlu diikuti dengan program yang memberikan dampak nyata terhadap pemerataan fasilitas dan peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Ia menekankan bahwa penggunaan anggaran pendidikan harus diarahkan sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan sekolah di wilayah yang masih kekurangan fasilitas, peningkatan sarana prasarana, serta upaya memperluas kesempatan belajar bagi peserta didik.
“Dari dana Rp1,7 triliun, sekitar 30 persen APBD Kota Bekasi dialokasikan untuk pendidikan. Jadi, anggaran yang paling besar ini harus benar-benar memberikan maslahat dan kemaslahatan bagi masyarakat Kota Bekasi,” pungkasnya.
Melalui pengawasan tersebut, DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah menjadikan pemerataan fasilitas pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Pemetaan kebutuhan sekolah, optimalisasi lahan melalui pembangunan vertikal, transparansi penerimaan murid, serta pemanfaatan anggaran secara tepat sasaran diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di seluruh wilayah Kota Bekasi.
