Rotasi.co.id – DPRD Kota Bekasi menyoroti persoalan banjir tahunan yang masih terjadi di wilayah Kecamatan Bekasi Utara, khususnya di lingkungan RW 07. Menjelang dan selama musim penghujan, pemerintah daerah didorong segera melakukan penanganan melalui normalisasi Kali Bancong untuk memperlancar aliran air dan mengurangi risiko genangan yang berulang di kawasan permukiman.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Kota Bekasi, H. Suryo Harjo, yang akrab disapa Haji Ajo, saat melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (P2D), Rabu (11/11/2026).
Ia menyebut wilayah Bekasi Utara dan Medan Satria, yang merupakan daerah pemilihannya, masih memiliki sejumlah titik rawan banjir sehingga membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah dan dinas teknis terkait.
“Di wilayah RW 07 ini ada pengaduan bahwa banjir sudah membudaya. Setiap tahun pasti banjir. Karena itu, perlu ada tindakan khusus dari pemerintah, khususnya dinas terkait, untuk melakukan normalisasi Kali Bancong,” kata Haji Ajo.
Menurut Suryo, salah satu persoalan yang perlu ditangani berada pada kondisi aliran air yang menuju Kali Bancong. Saluran tersebut menerima aliran dari sejumlah arah, termasuk wilayah utara dan barat, sehingga kapasitas saluran menjadi faktor penting dalam mengendalikan debit air ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.
Ia juga menyoroti kondisi saluran yang disebut tertutup dan membutuhkan penanganan teknis. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu diperiksa secara menyeluruh agar pemerintah dapat menentukan langkah pembenahan yang sesuai dengan karakteristik aliran air di kawasan tersebut.
“Aliran air dari utara masuk ke sini, begitu juga dari barat menuju Kali Bancong. Seolah-olah kawasan ini menjadi tempat berkumpulnya aliran air dari wilayah yang melintang di Kabupaten Bekasi. Kondisi salurannya juga tertutup, sehingga perlu penanganan khusus melalui normalisasi,” jelasnya.
Selain kondisi saluran, sedimentasi berupa lumpur dan material endapan juga menjadi persoalan yang disoroti. Penumpukan material tersebut dinilai dapat mengurangi kapasitas saluran dalam menampung dan mengalirkan air, sehingga pengerukan serta normalisasi perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari penanganan banjir.
Suryo meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait segera mengevaluasi kondisi Kali Bancong dan melakukan pembenahan sesuai kebutuhan teknis. Upaya tersebut diharapkan dapat memperlancar aliran air sekaligus mengurangi potensi genangan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Ini harus menjadi perhatian agar kondisi banjir bisa diminimalkan. Pemerintah perlu segera melakukan normalisasi saluran Kali Bancong supaya aliran air kembali lancar,” tegasnya.
Dampak banjir di kawasan tersebut juga dilaporkan menjangkau sejumlah lingkungan permukiman. Berdasarkan pengaduan yang diterima Suryo, sedikitnya delapan RT di lingkungan RW 07 terdampak genangan ketika banjir terjadi. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa persoalan banjir tidak hanya terkonsentrasi pada satu titik, tetapi juga memengaruhi beberapa kawasan tempat tinggal warga.
“Di lingkungan RW 07 saja ada delapan titik, tepatnya delapan RT yang terdampak banjir,” ungkapnya.
Selain luas wilayah terdampak, ketinggian air menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian karena berpotensi mengganggu aktivitas dan keselamatan masyarakat. Suryo menyebut berdasarkan informasi yang diterimanya, genangan di kawasan tersebut dapat mencapai ketinggian sekitar leher orang dewasa dan berulang hampir setiap tahun.
“Kalau ketinggian air, paling tidak bisa sampai seleher. Itu terjadi hampir setiap tahun,” ujarnya.
Suryo juga memperkirakan banjir di RW 07 dapat berdampak terhadap ratusan rumah dan ribuan keluarga. Kepadatan permukiman membuat penanganan banjir membutuhkan perencanaan yang menyeluruh, mulai dari pemeriksaan kapasitas saluran, pengerukan sedimentasi, hingga evaluasi sistem drainase yang terhubung dengan Kali Bancong.
“Kurang lebih ratusan rumah terdampak, bahkan bisa mencapai ribuan keluarga. Lingkungan RW 07 ini termasuk kawasan padat penduduk. Awalnya saluran masih bisa mengalir lancar, tetapi sekarang terdapat endapan lumpur yang belum tertangani,” paparnya.
Mengingat musim penghujan telah berlangsung, Suryo meminta pemerintah daerah menjadikan normalisasi Kali Bancong sebagai salah satu prioritas penanganan banjir di Bekasi Utara. Ia berharap dinas teknis segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat agar upaya pencegahan dapat dilakukan sebelum genangan kembali meluas.
“Ini harus dijadikan catatan khusus agar segera dilaksanakan normalisasi saluran Kali Bancong. Kalau tahun ini bisa dilaksanakan, tentu lebih baik, karena sekarang sudah memasuki musim penghujan,” pungkasnya.
Melalui pengawasan tersebut, DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penanganan saat banjir terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan. Normalisasi Kali Bancong, pengerukan sedimentasi, serta evaluasi jaringan drainase diharapkan menjadi bagian dari penanganan terpadu untuk mengurangi risiko banjir berulang dan melindungi permukiman masyarakat di wilayah Bekasi Utara.
