Rotasi.co.id – Lembaga kajian Muda Bicara ID merilis hasil survei mengenai kinerja para gubernur di Indonesia pada kuartal II 2025.
Survei yang melibatkan 400 responden dari berbagai wilayah ini memunculkan daftar lima gubernur dengan kinerja terburuk.
Menariknya, nama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ikut masuk dalam daftar tersebut.
Dalam rilis resminya, Muda Bicara ID menjelaskan survei ini menilai kepuasan publik terhadap para kepala daerah, terutama dari perspektif generasi muda.
Adapun persebaran responden didominasi Pulau Jawa sebesar 59 persen, disusul Sumatera 17,6 persen, Sulawesi-Maluku 8,3 persen, Bali-Nusa Tenggara 7,8 persen, dan Kalimantan 7,3 persen.
Daftar 5 Gubernur dengan Kinerja Terburuk Versi Muda Bicara ID:
- Bobby Nasution (Gubernur Sumatera Utara) – 35,09 persen
- Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) – 22,80 persen
- Ahmad Luthfi (Gubernur Jawa Tengah) – 21,05 persen
- Dedi Mulyadi (Gubernur Jawa Barat) – 11,30 persen
- Rudy Masud (Gubernur Kalimantan Timur) – 9,85 persen
Hasil survei ini langsung menyita perhatian publik.
Nama Bobby Nasution menjadi sorotan karena dinilai gagal mengelola sejumlah persoalan di Sumatera Utara, termasuk sengketa pulau dengan Aceh.
Faktor lain adalah stigma politik karena statusnya sebagai menantu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Sementara itu, posisi Dedi Mulyadi dalam daftar terburuk juga menimbulkan perdebatan.
Sebab, dalam survei yang sama ia justru masuk ke dalam tiga besar gubernur dengan kinerja terbaik, bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Daftar 5 Gubernur dengan Kinerja Terbaik Versi Muda Bicara ID:
- Pramono Anung (DKI Jakarta) – 30,60 persen
- Sri Sultan Hamengku Buwono X (DIY) – 24,44 persen
- Dedi Mulyadi (Jawa Barat) – 18,67 persen
- Muzakir Manaf (Aceh) – 17,78 persen
- Sherly Tjoanda (Maluku Utara) – 8,44 persen
Menurut peneliti Muda Bicara ID, fenomena ini menunjukkan bahwa Dedi Mulyadi adalah sosok polarizing di mata generasi muda.
Sebagian masyarakat mengapresiasi kinerjanya, namun sebagian lain mengkritik tajam terutama soal pengangguran, penyediaan lapangan kerja, dan infrastruktur.
Dedi Mulyadi kemudian memberikan tanggapan. Ia menegaskan kinerjanya tetap terukur berdasarkan survei Litbang Kompas yang memberi nilai 8 dari 10, dengan tingkat kepuasan publik di atas 70 persen dalam pelayanan kesehatan, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta akses air bersih.
Namun, ia mengakui masih ada pekerjaan rumah terkait pengangguran, kemiskinan, dan pengetahuan publik terhadap sejumlah program Pemprov Jabar.
“Survei adalah bentuk evaluasi publik. Saya akan terus membenahi kekurangan yang ada agar masyarakat Jawa Barat semakin sejahtera,” ujar Dedi Mulyadi. (*)
