Rotasi.co.id – Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026 guna memastikan program gizi nasional berjalan lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan tanpa mengurangi tujuan utama dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi BGN dalam memperkuat tata kelola program sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara optimal di tengah besarnya cakupan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis yang terus berkembang di berbagai daerah.
“Kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi,” ujar Nanik S. Deyang dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).
Menurut Nanik, salah satu kebijakan awal yang akan diterapkan adalah moratorium sementara penambahan dapur layanan MBG. Kebijakan ini dilakukan untuk memberikan ruang evaluasi terhadap kapasitas dan efektivitas dapur yang telah beroperasi sehingga distribusi layanan dapat berjalan lebih efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
BGN akan melakukan pemetaan ulang untuk mengetahui apakah jumlah dapur yang tersedia saat ini sudah mampu melayani penerima manfaat secara optimal atau justru terjadi kelebihan kapasitas di sejumlah daerah.
“Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya berlebihan,” jelasnya.
Selain mengevaluasi infrastruktur layanan, BGN juga akan melakukan refocusing terhadap data penerima manfaat. Langkah tersebut bertujuan memastikan bantuan gizi benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi gizi secara langsung, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
Evaluasi data penerima manfaat dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas program sekaligus menghindari potensi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan makanan bergizi.
“Jadi kita akan arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi,” kata Nanik.
Ia menjelaskan bahwa jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat sekitar 63 juta orang akan diverifikasi kembali guna memastikan validitas data serta pemerataan manfaat program.
“Ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar 63 juta membutuhkan. Atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh,” lanjutnya.
Tidak hanya fokus pada efisiensi dan ketepatan sasaran, BGN juga menempatkan peningkatan kualitas pelaksanaan program sebagai prioritas utama sepanjang tahun 2026. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap standar operasional, tata kelola, serta kualitas layanan yang diberikan oleh dapur-dapur MBG di seluruh Indonesia.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap unit layanan menjalankan operasional sesuai petunjuk teknis dan standar yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami juga sudah sampaikan ke Presiden, di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tetapi pada kualitas. Sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak,” tegas Nanik.
Dalam upaya memperluas jangkauan program, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Skema kerja sama tersebut dapat melibatkan perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga dukungan hibah dari lembaga internasional.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses program gizi nasional tanpa sepenuhnya bergantung pada pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan, atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar berinvestasi,” ujarnya.
Kebijakan yang disampaikan Nanik menandai arah baru pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis setelah pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional. Pemerintah berharap penguatan tata kelola, efisiensi penggunaan anggaran, serta peningkatan kualitas layanan dapat memperkuat dampak program dalam mendukung perbaikan gizi masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Pada hari yang sama, Nanik S. Deyang resmi dilantik sebagai Kepala BGN bersama dua Wakil Kepala BGN, yakni Agustina Arumsari dan Trenggono. Kepemimpinan baru tersebut diharapkan mampu mempercepat perbaikan sistem, meningkatkan akuntabilitas program, serta memastikan manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat yang membutuhkan di seluruh Indonesia. (*)
