Rotasi.co.id – Ribuan buruh dari berbagai daerah di Indonesia dijadwalkan turun ke jalan pada Kamis (28/8/2025) dalam aksi unjuk rasa nasional yang digelar serentak di sejumlah kota besar, termasuk Jakarta.
Aksi ini bertujuan mendesak pemerintah agar lebih berpihak pada kepentingan pekerja dan segera merespons tuntutan yang dianggap mendesak.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menjelaskan bahwa konsentrasi massa di Jakarta semula direncanakan berada di dua titik, yakni depan Gedung DPR RI, Senayan, dan kawasan Istana Merdeka.
Namun karena keterbatasan waktu, aksi difokuskan hanya di depan DPR RI.
“Demo buruh 28 Agustus 2025 di DPR menuntut kenaikan upah dan penghapusan outsourcing. Gerakan ini diberi nama Hostum atau hapus outsourcing, tolak upah murah, dan akan dilakukan secara damai,” kata Said Iqbal dikutip Kamis (28/8/2025).
Ia menyebutkan sekitar 10.000 buruh dari Jabodetabek, Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, hingga Tangerang akan bergerak menuju DPR RI melalui sejumlah jalur utama.
“Massa dari arah timur seperti Cikarang masuk lewat jalan tol, dari barat (Cikupa-Balaraja) juga memanfaatkan akses tol, dari selatan (Bogor-Depok) melalui Jalan Raya Bogor, sementara dari timur laut (Pulo Gadung-Sunter) menggunakan jalan arteri menuju Senayan,” ungkapnya.
Selain di Jakarta, aksi serupa juga digelar secara serentak di berbagai kota besar, seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Batam, Banda Aceh, Samarinda, hingga Makassar.
KSPI menegaskan bahwa mobilisasi serentak ini penting agar isu perburuhan tidak hanya terpusat di ibu kota, tetapi juga menggema ke seluruh wilayah Indonesia.
Dalam aksi kali ini, buruh mengusung enam tuntutan pokok yang dinilai penting untuk segera ditindaklanjuti pemerintah, yakni:
- Menghapus sistem outsourcing yang dianggap merugikan pekerja.
- Menolak kebijakan upah murah.
- Menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.
- Mencabut PP Nomor 35 Tahun 2021 terkait aturan outsourcing.
- Menghentikan gelombang PHK massal dengan membentuk Satgas khusus.
- Melaksanakan reformasi pajak dengan menaikkan PTKP dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan.
Said Iqbal menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk perlawanan semata, tetapi momentum untuk mengingatkan pemerintah agar lebih serius melindungi hak-hak buruh.
“Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan nyata. Buruh tidak menolak pembangunan, tetapi hak dasar pekerja juga harus dihormati. Jika kebijakan upah murah dan outsourcing terus dibiarkan, kesejahteraan buruh akan makin tertinggal,” tegas Said.
Adapun konsentrasi massa di sekitar Senayan diperkirakan menyebabkan kepadatan lalu lintas. Polda Metro Jaya telah menyiapkan ribuan personel gabungan untuk mengawal jalannya aksi agar tetap kondusif.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin, menyatakan pihaknya siap melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional.
“Jika ada massa yang masuk ke Tol Dalam Kota, kami akan keluarkan di exit tol depan Polda dan Tegal Parang. Dari arah barat akan diarahkan keluar di Slipi agar tidak terjadi kemacetan parah,” ujarnya.
Dengan skala mobilisasi yang besar, gerakan buruh nasional ini diharapkan mampu menjadi sinyal kuat bagi pemerintah untuk segera meninjau ulang kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai merugikan pekerja. (*)
