Rotasi.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya meningkatkan tata kelola pertanahan untuk mendukung program pemerintah, khususnya swasembada pangan.
Hal ini disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Nation Building Conference di Balai Sarbini, Jakarta.
Menteri Nusron menekankan pentingnya tata kelola pertanahan yang baik untuk mencapai swasembada pangan, sejalan dengan visi Presiden Jokowi.
“Bapak Presiden dalam programnya mempunyai visi misi yang disebut dengan Asta Cita Kabinet Merah Putih. Di dalam Asta Cita ini, yang ada kaitannya dengan tanah adalah swasembada pangan,” jelas Menteri Nusron dalam keterangan tertulis pada Sabtu (9/11/2024).
Ia menambahkan bahwa swasembada pangan tak mungkin tercapai tanpa pengelolaan lahan yang efektif.
Persoalan pertanahan dan tata ruang, menurut Menteri Nusron, sangat krusial untuk keberhasilan program pemerintah lainnya, termasuk swasembada energi terbarukan.
“Bapak Presiden mencanangkan tidak mau tergantung dengan swasembada energi dengan sumber daya dari migas, namun dari bahan bakar nabati… yang mana lagi-lagi ini butuh lahan,” ujarnya.
Kementerian ATR/BPN telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai program, salah satunya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hingga akhir 2024, 119 juta bidang tanah telah berhasil didaftarkan.
“Kita patut berterima kasih kepada Presiden ke-7 kita, yaitu Bapak Jokowi karena beliau sangat gencar melaksanakan program PTSL,” puji Menteri Nusron.
Selain PTSL, Kementerian ATR/BPN juga fokus pada One Spatial Planning Policy yang mengatur ruang udara, darat, laut, dan bawah tanah.
Menteri Nusron menjelaskan pentingnya penataan ruang yang terintegrasi untuk kepentingan ekonomi dan masyarakat, termasuk perlindungan lahan sawah dan pemanfaatan ruang bawah laut untuk infrastruktur telekomunikasi.
“Harusnya ada Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) malah dijadikan properti, ini juga harus ditata,” tegasnya.
Menteri Nusron berharap upaya ini dapat mewujudkan kemakmuran rakyat secara merata.
“Rakyat harus memiliki tanah air dan bumi Indonesia secara seluas-luasnya, jangan sampai menjadi orang indekos apalagi menjadi pendatang di negaranya sendiri,” pungkasnya.
Keberhasilan program ATR/BPN ini diharapkan akan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan Indonesia ke depan. (ar)
