Rotasi.co.id – Selepas pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau PPDB Tahun Ajaran 2025, sejumlah sekolah swasta di Kota Bekasi menghadapi tantangan serius.
Penurunan jumlah peserta didik baru dilaporkan terjadi secara drastis, bahkan dinilai mengancam keberlangsungan operasional lembaga pendidikan non-negeri.
Salah satu yang paling terdampak adalah SMP Darma Patria yang berlokasi di Perumnas 1, Bekasi Barat. Wakil Kepala Yayasan Pendidikan SMP Darma Patria, Pudio Bayu, mengungkapkan bahwa tahun ini pihaknya hanya menerima sembilan siswa baru, jauh dari target dan pencapaian tahun sebelumnya.
“Kami sangat prihatin. Tahun lalu kami bisa menerima hingga 99 siswa, sekarang hanya sembilan. Ini jauh dari target dan sangat mengkhawatirkan keberlangsungan sekolah,” kata Bayu dalam keterangannya pada, Kamis (17/7/2025).
Menurutnya, situasi ini memberikan tekanan besar terhadap sistem pembiayaan sekolah, khususnya dalam hal pembayaran gaji para guru bersertifikasi yang telah lama mengabdi.
“Kami memiliki guru-guru yang sudah terverifikasi dan bersertifikat. Namun, dengan jumlah murid yang minim, sangat sulit untuk memenuhi kewajiban finansial kepada para tenaga pengajar,” jelasnya.
Bayu menambahkan, sekolah swasta selama ini berperan penting dalam menunjang akses pendidikan berkualitas di Indonesia, termasuk di daerah perkotaan seperti Kota Bekasi.
“Namun, jika tren penurunan peserta didik terus berlanjut, maka akan banyak sekolah swasta yang terpaksa gulung tikar,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bayu juga menyoroti pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyebut bahwa satu rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri dapat menampung hingga 50 siswa.
Ia menilai hal ini berpotensi membuka peluang praktik tidak sehat dalam proses PPDB.
“Kalau satu rombel bisa sampai 50 siswa, lalu masih ada pendaftaran offline yang tidak transparan, ini sangat merugikan sekolah swasta. Saya menerima banyak laporan dari rekan-rekan yayasan tentang praktik seperti itu,” tegasnya.
Padahal Bayu mengaku SMP Darma Patria menawarkan biaya pendidikan yang sangat terjangkau. Dengan SPP hanya Rp175.000 per bulan tanpa uang pangkal atau pungutan awal, sekolah ini seharusnya menjadi opsi logis bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
“Kami tidak menarik uang pangkal. Biaya bulanan pun hanya Rp175 ribu. Kadang siswa yang tidak mampupun kita gratiskan dengan subsidi silang. Tapi tetap saja tidak mendapat siswa. Ini sangat ironis,” keluhnya.
Bayu berharap Pemerintah Kota Bekasi dapat segera mengevaluasi sistem PPDB agar lebih adil, transparan, dan inklusif.
Ia menekankan pentingnya memberikan ruang tumbuh bagi sekolah swasta agar ekosistem pendidikan di daerah tidak timpang.
“Pemerintah harus turun tangan. Sekolah swasta harus diberi ruang dan perlakuan adil, agar pendidikan kita tetap merata dan tidak hanya berpihak pada satu sisi,” pungkasnya. (*)
