Rotasi.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya transformasi pelayanan pertanahan agar selaras dengan perubahan karakter dan ekspektasi masyarakat modern, khususnya generasi milenial dan generasi Z.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam arahannya, Menteri Nusron menekankan bahwa generasi muda menuntut pelayanan publik yang cepat, transparan, dan bebas pungutan liar, sejalan dengan meningkatnya kesadaran hukum dan akses informasi di era digital.
“Generasi sekarang ini berbeda. Mereka tidak mau membayar sesuatu yang tidak prosedural, yang tidak ada dasar atau aturannya. Mereka kritis, hasil didikan media sosial, sangat menghargai transparansi, dan ini bagus sekali,” ujar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu (11/10/2025).
Menurut Menteri Nusron, dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, mayoritas pengguna layanan pertanahan akan berasal dari kelompok rumah tangga muda yang menuntut efisiensi, kecepatan, dan kepastian prosedur. Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya transformasi menyeluruh dalam sistem dan budaya kerja pelayanan publik di bidang pertanahan.
“Anak-anak muda sekarang tidak bisa kita layani dengan pola lama. Mereka ingin semuanya jelas, terukur, dan bisa diakses secara digital. Ini berarti cara kerja kita juga harus berubah,” tuturnya.
Ia menambahkan, dua masalah klasik pelayanan publik—yakni lamanya waktu penyelesaian dan praktik pungutan liar harus diselesaikan secara sistemik melalui inovasi dan reformasi birokrasi. Kementerian ATR/BPN, kata Nusron, terus mendorong penerapan digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas SDM, dan pembentukan budaya kerja yang lebih adaptif dan akuntabel.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa transformasi pelayanan publik tidak hanya sekadar digitalisasi sistem, tetapi juga mencakup perubahan mentalitas dan budaya kerja di kalangan aparatur BPN.
“Perubahan ini bukan pilihan, tapi keharusan. Kita harus mencari solusi percepatan pelayanan agar sistem pertanahan mampu menjawab kebutuhan generasi masa kini dan masa depan,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang bersih dan profesional. Menurutnya, kecepatan dalam memberikan layanan tidak boleh mengorbankan aspek ketelitian, akurasi data, dan integritas pejabat publik.
“Digital boleh cepat, tapi harus tetap prudent. Ketelitian tetap nomor satu, karena ini menyangkut hak kepemilikan masyarakat,” ujar Nusron.
Kementerian ATR/BPN, di bawah kepemimpinan Nusron Wahid, terus berupaya memodernisasi pelayanan publik melalui integrasi sistem digital, percepatan sertipikasi tanah, dan peningkatan literasi pertanahan di kalangan masyarakat muda.
Transformasi ini diharapkan mampu menciptakan layanan pertanahan yang efisien, akuntabel, dan inklusif, sekaligus mendukung visi reformasi agraria nasional yang berkeadilan.
Hadir mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan pembinaan tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumsel, Asnawati, bersama jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN Provinsi Sumatera Selatan. (*)
