Rotasi.co.id – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.
Laporan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dalam Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
“Saat ini, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur telah menyerahkan dokumen permohonan Pengadaan Tanah agar Kementerian ATR/BPN bisa melaksanakan prosesnya,” ujar Ossy dalam keterangan tertulis yang diterima.
Menurutnya, meski progres pengadaan tanah telah berjalan, masih ada beberapa aspek administrasi yang harus dilengkapi.
“Kami mohon kepada Bapak Bupati Flores Timur, sambil proses ini berjalan, mari kita selalu mengikuti aturan perundangan yang berlaku dan segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan,” jelas Ossy.
Sebelumnya, pada 7 Agustus 2025, telah dilakukan expose di Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, pada 11 dan 19 Agustus 2025, Kanwil BPN NTT juga sudah menyampaikan rincian dokumen yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
Ossy menekankan bahwa kelengkapan dokumen sangat penting, terutama terkait penetapan wilayah masyarakat adat.
“Dokumen-dokumen ini sangat diperlukan karena menyangkut kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat adat. Jangan sampai pengadaan tanah dilakukan secara terburu-buru sehingga ada masyarakat adat yang merasa tidak terakomodasi,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menko PMK Pratikno menekankan perlunya langkah strategis agar penanganan bencana di masa depan lebih cepat dan efektif.
“Kita perlu memikirkan langkah fundamental. Misalnya, jika daerah rawan bencana sudah dipetakan sejak awal, maka saat terjadi bencana, kita tidak perlu lagi membahas penentuan lokasi relokasi. Peta zona relokasi itu sudah siap digunakan,” pungkasnya. (*)
