Rotasi.co.id – Sejumlah lembaga mendesak pemerintah menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah kasus keracunan siswa terus meningkat di berbagai daerah.
Desakan ini muncul karena program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu dinilai belum siap secara tata kelola, sehingga menimbulkan risiko kesehatan serius bagi anak-anak.
Kasus Keracunan Terbaru di Ketapang
Kasus terbaru terjadi di SDN 12 Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada Rabu, 24 September 2025.
Puluhan murid dan guru diduga keracunan setelah mengonsumsi menu MBG berupa ikan hiu goreng. Sejumlah korban mengalami mual, muntah, pusing, dan diare sehingga harus mendapatkan perawatan medis.
Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan jumlah korban keracunan MBG hingga 21 September 2025 mencapai 6.452 orang.
Angka tersebut naik 1.092 kasus dibandingkan sepekan sebelumnya. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menegaskan kondisi ini sudah tidak normal dan harus segera ditanggapi serius oleh pemerintah.
“Pemerintah seharusnya segera menetapkan status kejadian luar biasa dan menghentikan sementara MBG untuk evaluasi menyeluruh,” kata Ubaid dikutip Tempo Jumat (26/9/2025).
Indef: Anggaran Rp333 Triliun Harus Dievaluasi
Desakan serupa datang dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Lembaga ini menilai program MBG dengan anggaran fantastis Rp333 triliun justru memunculkan banyak persoalan meski baru delapan bulan berjalan.
Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef, Izzudin Al Farras, mencatat hingga 28 Agustus 2025, program MBG telah menjangkau 23 juta penerima manfaat. Namun di sisi lain, lebih dari 4.000 orang menjadi korban keracunan.
“Sayangnya, persoalan ini hanya dipandang sebagai angka statistik tanpa evaluasi serius,” ujar Izzudin dalam diskusi daring bertajuk Menakar RAPBN 2026: Arah Kebijakan UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Digital (4/9).
YLKI: MBG Bom Waktu Jika Tak Dibenahi
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga menyarankan penghentian sementara MBG. Ketua YLKI, Niti Emiliana, menekankan perlunya perbaikan menyeluruh mulai dari pelatihan tenaga pengelola, peningkatan standar sanitasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga jaminan keamanan pangan.
“Jika tidak ada perbaikan menyeluruh, MBG akan menjadi bom waktu bagi penerima manfaat,” kata Niti melalui keterangan tertulis, Kamis (25/9).
ICW Ungkap Masalah Sistemik di MBG
Lebih tegas lagi, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah menghentikan seluruh dapur MBG. Menurut ICW, masalah yang terjadi tidak bisa lagi dimaklumi karena sudah menimbulkan kerugian kesehatan hingga potensi kerugian negara.
“Pemerintah harus segera menghentikan MBG agar tidak terus menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat,” ujar Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, Selasa (23/9).
ICW juga mengungkap sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari kualitas menu yang timpang, porsi minimalis, makanan basi, peralatan makan tidak memadai, hingga masalah inklusivitas menu di sekolah luar biasa (SLB). Bahkan, ditemukan keterlibatan oknum anggota dewan, polisi, dan militer dalam proyek MBG.
TII: Kasus Keracunan Harus Nol
The Indonesian Institute (TII) menilai kasus keracunan harus dijadikan alarm keras. Peneliti bidang sosial TII, Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menoleransi satu pun kasus keracunan.
“Merujuk teori keamanan pangan dan epidemiologi, pemerintah tidak boleh menoleransi satu pun kasus keracunan. Nol kasus harus menjadi target mutlak,” tegas Natasya, Jumat (19/9).
Guru Juga Terdampak: Beban Tambahan Tanpa Insentif
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) turut mendesak moratorium MBG. Sekjen FSGI, Fahriza Marta Tanjung, menilai program ini lemah dalam perencanaan dan pengawasan sehingga membuat guru ikut terbebani.
“Ini soal menunggu giliran keracunan saja di setiap daerah,” ujarnya, Rabu (24/9).
FSGI mencatat persoalan MBG muncul di 14 provinsi, mulai dari Aceh, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Jakarta, NTT, hingga Kalimantan Utara. Temuan masalah meliputi makanan basi, berbelatung, porsi minimalis, bau tidak sedap, bahkan ada yang ditemukan kecoa di dalam menu.
Meski desakan datang dari banyak pihak, Badan Gizi Nasional (BGN) menolak menghentikan MBG. Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui ada kasus keracunan, namun jumlahnya disebut masih “dalam batas wajar”.
“Total makanan keracunan hanya 4.711 porsi dari 1 miliar porsi yang sudah dimasak. Sebagian besar anak senang dengan program MBG,” kata Dadan, Senin (22/9).
Dadan menambahkan BGN akan melakukan perbaikan, di antaranya membentuk tim investigasi kasus keracunan, menghentikan sementara dapur bermasalah, serta membuka kantor BGN di setiap kabupaten/kota mulai 2026 guna memperpendek jangkauan pengawasan.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah mendengar kritik masyarakat. Namun, ia menolak penghentian total MBG.
“Sambil jalan kami perbaiki, tapi tidak perlu menghentikan secara total. Presiden Prabowo menegaskan MBG harus tetap berjalan,” kata Juri.
Kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memicu kritik luas dari berbagai lembaga. Dari JPPI, Indef, YLKI, ICW, TII, hingga FSGI, semua sepakat pemerintah harus menghentikan sementara program ini untuk evaluasi menyeluruh.
Namun, pemerintah pusat tetap bersikeras mempertahankan MBG dengan alasan program ini menyentuh kebutuhan dasar jutaan siswa.
Polemik ini memperlihatkan dilema besar: antara menjaga kesehatan anak-anak penerima manfaat dengan ambisi mempertahankan program unggulan yang menyedot ratusan triliun rupiah anggaran negara. (*)
