Rotasi.co.id – Presiden RI Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menggelar rapat terbatas guna mematangkan transformasi industri nasional di sektor tekstil hingga produksi chip otomotif.
Pertemuan strategis yang berlangsung di Hambalang, Bogor ini bertujuan untuk memperkuat kedaulatan industri dan mempercepat hilirisasi investasi di Indonesia.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan fokus utama Presiden adalah memperbaiki struktur industri dalam negeri agar lebih kompetitif di pasar global. Salah satu instruksi spesifik Presiden adalah melakukan pembenahan menyeluruh pada sektor padat karya.
“Pertama, Bapak Presiden meminta untuk dilakukannya penguatan dalam industri tekstil atau garmen, salah satunya adalah dengan melakukan revitalisasi rangkaian supply chain,” ujar Teddy dalam keterangan resminya yang dikutip Senin (12/1/2026).
Selain tekstil, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengembangan teknologi semikonduktor. Langkah ini diproyeksikan untuk membangun industri chip nasional yang akan menjadi tulang punggung bagi sektor otomotif, digital, dan elektronik di masa depan. Penguatan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor komponen teknologi tinggi.
Agenda rapat juga menyoroti persiapan groundbreaking enam proyek hilirisasi baru senilai 6 miliar dolar AS yang dijadwalkan pada awal Februari 2026.
Proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan smelter aluminium di Mempawah, fasilitas bioavtur di Cilacap, hingga pengolahan kelapa terintegrasi di Morowali.
“Presiden Prabowo juga turut mematangkan rencana peresmian Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan yang akan dilakukan pada Senin (12/1),” pungkasnya.
Rapat koordinasi tingkat tinggi ini dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci pemerintahan, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Danantara Rosan Roeslani. Hadir pula Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Diktisaintek Brian Yuliarto, serta Mensesneg Prasetyo Hadi untuk memastikan sinkronisasi kebijakan lintas sektoral. (*)
