Rotasi.co.id – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X, berpesan kepada para lulusan Politeknik Agraria STPN agar membawa ilmu pertanahan ke tengah masyarakat dengan sikap rendah hati, bijaksana, dan berorientasi pada keadilan. Pesan tersebut disampaikan dalam prosesi wisuda Politeknik Agraria STPN di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (5/9/2026).
“Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang mampu membaca peta sekaligus memahami manusia di dalam peta. Saudara perlu cakap menguasai teknologi, tetapi tetap bijak dalam menimbang rasa keadilan. Saudara perlu teguh menjalankan regulasi tetapi tetap arif membaca sejarah dan kebudayaan masyarakat,” pesan Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti.
Sri Sultan menilai tanah bagi Indonesia tidak hanya memiliki dimensi fisik, tetapi juga berkaitan erat dengan jati diri, sejarah perjuangan, kehidupan sosial, dan masa depan masyarakat. Menurutnya, manusia membangun rumah, menghasilkan pangan, membentuk komunitas, dan meneruskan kehidupan antargenerasi di atas tanah sehingga pengelolaannya membutuhkan pemahaman yang menyeluruh.
“Tanah bagi Indonesia bukan sekadar hamparan fisik, melainkan bagian dari jati diri, jejak perjuangan, dan fondasi pemerintahan. Di atas tanah, manusia membangun rumah, memproduksi pangan, membentuk komunitas, serta menautkan masa lalu dengan masa depan,” demikian pesan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang disampaikan dalam sambutannya.
Pengelolaan pertanahan, lanjut Sri Sultan, juga perlu memperhatikan nilai dan kebudayaan masyarakat yang berkembang di berbagai daerah. Pemahaman tersebut penting agar kebijakan pertanahan tidak berhenti pada aspek administrasi dan teknis, tetapi mampu memberikan manfaat yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.
“Keragaman ini adalah kekayaan tata kelola pemerintahan Indonesia. Regulasi perlu membacanya dengan jernih, kebijakan perlu menghormatinya dengan arif, teknologi perlu mengakomodasinya dengan presisi dan kepekaan,” tutur Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Sri Sultan menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia memiliki beragam cara pandang terhadap tanah yang tumbuh dari nilai adat dan kebudayaan setempat. Filosofi Jawa, misalnya, mengenal prinsip Hamemayu Hayuning Bawana yang menekankan upaya menjaga keselamatan, ketenteraman, dan keseimbangan kehidupan.
“Dalam filosofi Jawa, ada prinsip Hamemayu Hayuning Bawana, yakni ikhtiar manusia untuk menjaga keselamatan, ketenteraman, dan keindahan dunia. Prinsip tersebut mengajarkan bahwa setiap campur tangan manusia dalam mengelola tanah harus membawa kehidupan menuju keadaan yang lebih adil dan manusiawi,” ujar Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Keragaman nilai pertanahan juga terlihat dalam berbagai tradisi masyarakat Nusantara. Di Minangkabau terdapat konsep Harta Pusaka Tinggi yang berkaitan dengan tanah ulayat dan tanggung jawab lintas generasi, sedangkan masyarakat Bali mengenal sistem subak yang menghubungkan tanah, air, pertanian, dan kehidupan spiritual melalui filosofi Tri Hita Karana.
“Di berbagai wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua dan Maluku, sistem hak ulayat memperlihatkan bahwa tanah kerap dipahami sebagai ruang hidup bersama yang melekat pada tanggung jawab sosial suatu marga atau kelompok adat,” tutur Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Pemahaman terhadap aspek sosial, budaya, dan sejarah tersebut menjadi bagian penting dalam pengembangan ilmu pertanahan karena kepastian hak atas tanah tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan. Karena itu, lulusan Politeknik Agraria STPN diharapkan mampu menggabungkan kemampuan teknis dengan kepekaan sosial ketika memasuki dunia kerja.
“Di sinilah ilmu pertanahan memperoleh kedudukan strategis. Ilmu pertanahan bekerja di antara ukuran dan makna, antara peta dan manusia, antara sertipikat dan juga martabat,” ungkap Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Sri Sultan mengingatkan para wisudawan dan wisudawati bahwa pekerjaan di bidang pertanahan akan mempertemukan mereka dengan berbagai dokumen, data, pengukuran, pemetaan, dan pelayanan administrasi. Namun, setiap proses tersebut memiliki konsekuensi langsung terhadap kehidupan masyarakat sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab.
“Setiap pengukuran diharapkan menjadi jalan menuju kepastian, setiap pemetaan menjadi jalan menuju keteraturan, dan setiap pelayanan pertanahan menjadi jalan menuju ketenteraman sosial,” pungkas Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Pesan tersebut menempatkan lulusan Politeknik Agraria STPN tidak hanya sebagai tenaga profesional yang menguasai aspek teknis pertanahan, tetapi juga sebagai insan yang memiliki tanggung jawab sosial. Ilmu dan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan diharapkan dapat diterapkan secara rendah hati dengan tetap memperhatikan keadilan, sejarah, kebudayaan, serta kebutuhan masyarakat.
“Dengan visi seperti itulah kita menaruh harapan besar kepada para wisudawan-wisudawati yang akan mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja,” pungkasnya. (*)
