Rotasi.co.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi meluncurkan layanan Mediation Clinic sebagai ruang konsultasi hukum dan edukasi kepemiluan bagi partai politik. Layanan ini disiapkan untuk membantu partai politik memahami ketentuan administrasi, regulasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu sebelum tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik dimulai.
Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Jhonny Sitorus, mengatakan peluncuran Mediation Clinic merupakan tindak lanjut penguatan program Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang melibatkan 27 Bawaslu kabupaten/kota. Program tersebut juga berkaitan dengan pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PDPPB) untuk meningkatkan kesiapan administrasi kepartaian sejak dini.
“Ini adalah launching Mediation Clinic di Bawaslu Kota Bekasi. Program ini merupakan tindaklanjut dari program yang berkaitan dengan data partai politik berkelanjutan,” kata Jhonny, Senin (16/11/2026).
Jhonny menjelaskan bahwa pengembangan Mediation Clinic berjalan seiring dengan pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Melalui pendekatan tersebut, Bawaslu Kota Bekasi berupaya memastikan setiap partai politik memahami persyaratan administrasi, kelengkapan dokumen, dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum memasuki tahapan Pemilu.
“Layanan edukasi hukum dan sengketa ini sudah kami laksanakan sejak awal 2025 melalui kegiatan per semester, terutama berkaitan dengan perbaikan data partai politik berkelanjutan. Ke depan, ketika memasuki tahapan pendaftaran partai politik, mereka diharapkan sudah mempersiapkan seluruh persyaratan sejak awal,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, Mediation Clinic tidak difungsikan sebagai tempat untuk memediasi sengketa yang sedang berlangsung antara partai politik dan Bawaslu. Bawaslu Kota Bekasi menyiapkan layanan tersebut sebagai sarana konsultasi preventif agar partai politik dapat memperoleh penjelasan mengenai aturan, persyaratan administrasi, dan potensi persoalan hukum sebelum muncul keberatan atau sengketa dalam tahapan kepemiluan.
“Bukan mediasi antara partai politik dengan Bawaslu. Mediation Clinic ini merupakan wadah apabila partai politik ingin menanyakan hal-hal terkait potensi sengketa di tingkat kabupaten/kota, termasuk berkonsultasi apakah persyaratan yang akan diajukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum,” ungkapnya.
Melalui layanan konsultasi tersebut, partai politik memiliki kesempatan untuk mencermati kesesuaian dokumen dan memahami konsekuensi hukum dari setiap langkah administratif. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan administrasi dan mencegah persoalan berkembang menjadi sengketa proses Pemilu yang harus diselesaikan melalui mekanisme resmi.
“Jadi, sebelum masalah itu terjadi, mereka sudah bisa berkonsultasi dan menanyakan secara hukum. Bukan berarti memediasi sengketa yang sedang berjalan. Melalui klinik ini, kami berharap partai politik memahami ketentuan sejak awal sehingga langkah preventif dapat dilakukan dan potensi sengketa diminimalisasi,” tegasnya.
Selain menyediakan konsultasi hukum, Bawaslu Kota Bekasi juga memperkuat pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui pencermatan data Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), pemeriksaan dokumen, koordinasi dengan partai politik, serta penyandingan informasi pemutakhiran dan verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Langkah tersebut bertujuan mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian administrasi kepartaian sebelum memasuki tahapan Pemilu.
Penguatan pengawasan tersebut dikembangkan melalui strategi SIGAP PDPPB atau Strategi Integrasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan untuk Mitigasi Sengketa Proses Pemilu. Strategi ini menempatkan pengawasan data sebagai salah satu instrumen pencegahan agar persoalan administrasi dapat diketahui dan ditindaklanjuti lebih awal.
“Melalui pengawasan data partai politik berkelanjutan, kami ingin memastikan persoalan administrasi dapat diketahui lebih awal. Dengan begitu, partai politik memiliki kesempatan memperbaiki kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebelum memasuki tahapan pendaftaran,” jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Harminus Koto, menyampaikan bahwa peluncuran Mediation Clinic di tingkat kabupaten/kota diarahkan untuk membangun ruang komunikasi antara jajaran pengawas Pemilu dan partai politik. Menurutnya, layanan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat konsultasi, diskusi, serta pertukaran informasi mengenai regulasi dan persoalan kepemiluan.
“Harapan kami, sesuai instruksi pimpinan provinsi, tempat ini menjadi ruang konsultasi, ruang diskusi, dan ruang demokrasi untuk bertukar pikiran. Dengan demikian, ketika menjelang tahapan Pemilu, seluruh pihak sudah memiliki literasi yang baik,” paparnya.
Harminus menambahkan bahwa pemahaman mengenai prosedur pendaftaran, mekanisme penyelesaian sengketa, serta konsekuensi hukum dari suatu keputusan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapan partai politik. Pengetahuan tersebut diperlukan agar peserta Pemilu dapat menjalankan setiap tahapan sesuai ketentuan sekaligus memahami hak dan kewajibannya dalam proses demokrasi.
“Kami berharap partai politik mengetahui bagaimana alur untuk mengikuti pendaftaran, memahami mekanisme ketika berhadapan dengan para pihak yang bersengketa, serta dapat menerima putusan sengketa dengan sikap legawa. Itu menjadi tujuan kami karena kegiatan ini merupakan proses sosialisasi sebelum memasuki tahapan Pemilu,” pungkasnya.
Peluncuran Mediation Clinic di Bawaslu Kota Bekasi menjadi bagian dari penguatan edukasi hukum dan pencegahan sengketa proses Pemilu melalui peningkatan pemahaman partai politik. Melalui layanan konsultasi tersebut, Bawaslu berharap potensi persoalan administrasi dapat diidentifikasi lebih awal sehingga kesiapan kepartaian dan kualitas penyelenggaraan tahapan Pemilu dapat terus ditingkatkan. (*)












